KPK Cegah Korupsi di NTT (5): ASN Harus Respon Anomali di Lingkungan Kerjanya

Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unit pengawas pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur dalam pelaksanaan tugas Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 33 menjelaskan kalau Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pasal 33 terkhusunya pada ayat 5, dijelaskan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melaliu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. c. Pelaksanaan pengawasan untk tujuan tertentu atas penugasan bupati/walikota. d. Penyusunan laporan hasil pengawasan. e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten/kota. f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya, dikutip dari ipdn.co.id

Dok Satgas Dit V KPK

PJ  Bupati, Raimundus Nggajo, ST, MSi mengatakan " Permasalahan hukum di daerah, Inspektur mempunyai peran yang sangat strategis sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya dalam mencapai program pemerintah. Inspektorat harus bertransformasi dalam memberi nilai tambah untuk melakukan dan mendorong efektiftas dalam tata kelola pemerintahan. Perbaikan internal untuk menunjukan eksistensi pengawasan internal dan Inspektorat menjadi bagian dari penjamin mutu. " Setiap tahun pemerintah daerah mengeluarkan anggaran dari uang negara, Aparat Sipil Negara (ASN) untuk selalu taat pada anggaran, taat aturan, tata administrasi dan taat anggaran."

Terkait dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Nagekeo, hingga dengan TW II (bulan Juli 2024), tercatat 24,19%, sehingga perlu dipacu. MCP sangat berkorelasi dengan tinggi rendahnya komitmen Kepala Daerah dan jajarannya dan bisa menjadi salah satu indikator kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Untuk itu, ditargetkan para Kepala OPD dan Inspektorat bersinergi dalam pemenuhan dokumen agar skor MCP bisa naik.

Terungkap juga dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Nagekeo, ada tiga proyek strategis tahun 2024 yang sampai dengan September ini belum dilaksanakan lelang, proyek tersebut adalah proyek rehabilitasi jembatan Lowoledho (Rp. 1 Milyar), proyek peningkatan jalan Mubaik (Rp. 1,03 Milyar) dan proyek peningkatan jalan Almali Dargo (Rp. 1,6 Milyar).

Terkait hal ini, Bens Hardy Fungsional Korsup KPK "meminta" agar Pemerintah Kabupaten Nagekeo "meninjau ulang" proyek tersebut. " Jangan sampai tidak terpenuhi target pembangunannya bila dipaksakan. Karena sebuah proyek harus tepat waktu, tepat guna dan tepat manfaatnya. "

Salah satu hal yang menarik dalam Rapat Pencegahan tersebut adalah semangat dari jajaran birokrat untuk bersama KPK mencegah korupsi di daerahnya. Disadari, dengan keterbatasan yang ada, harus dikelola dengan baik. Dian Patria, Kasatgas Pencegahan menegaskan kembali pentingnya nilai integritas dalam tata kelola pemerintahan, khususnya menyangkut penggunaan keuangan negara di tengah-tengah fiskal yang sempit di Kabupaten Nagekeo.

" Dalam pengadaan barang dan jasa, jangan ada intervensi, titipan-titipan dari pihak manapun" tegas Dian Patria. Sedangkan dari Saya selaku Kasatgas Penindakan  memberikan penguatan atas apa yang disampaikan Dian Patria tadi, bahwa jangan sampai dalam pengadaan barang dan jasa, terpengaruh oleh intervensi, termasuk dari aparat penegak hukum. Bila ini terjadi, untuk dilaporkan ke atasan aparat penegak hukum tadi dan bila diperlukan laporkan ke KPK. Perlu keperdulian dari segenap elemen bangsa, termasuk para ASN di daerah, melihat anomali yang berpotensi korupsi di lingkungan kerjanya, tidak apatis

Selesai rapat, kegiatan Satgas Kolaborasi KPK dilanjutkan audiensi dengan pelaku usaha. KPK melakukan pendampingan Pemerintah Kabupaten Nagekeo ke PT. Cheetham Garam Indonesia. Tujuannya untuk mendorong tata Kelola pemerintah daerah dalam pemanfaatan aset daerah.

Dok Satgas Dit V KPK

Pada kesempatan pertemuan, Oskar Sina S,STP, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Nagekeo menjelaskan terkait lahan PT. Cheetham Garam Indonesia sudah investasi dan sangat antusias mengembangkan proyek strategis nasional, tahun 2019 dimulai kerja sama, luas 492 Ha. Yang sudah dikelola 230 Ha. Terkait perjanjian kerja sama ditangani oleh Badan Aset, diperoleh bagi hasil 5% dari produksi bruto realisasinya  3 bulan yang lalu, Rp.91 Juta rupiah.

Ada catatan dari BPK, setoran tersebut diminta Pemkab untuk disesuaikan dengan Perjanjian Kerja Sama. Bukan masuk sebagai restribusi, namun dari lain-lain penghasilan yang sah. Produksi mulai tahun, pertama 2023 sebesar 247 ton.

Sementara itu, Arthur Tanujaya Presdir PT. Cheatham Garam Indonesia pada kesempatan pertemuan menjelaskan bahwa pabrik lainnya ada juga di  Cilegon. Perusahaan ini berdiri tahun 2020 an. Di Flores awalnya dari Wakil Menteri Perindustrian, membawanya untuk produksi garam. Sebelum didirikan dan operasional, sudah dilakukan studi kelayakan, apakah ada dampaknya bagi lingkungan. Setelah semua beres, dibuat MOU dengan KKP. Ekspektasi awal 2000 Ha, paling visible 1000 Ha.  Awalnya lahan gundul (terlantar).

Negosiasi dengan model pembagian 10%  dan  5% , namun akhirnya disetujui pembagian hasil 5%.   Konsumsi untuk industri dan mutunya lebih bagus dari produk petani. Bila produksi bisa mencapai 50.000 Ton atau bisa memberikan kontribusi sekitar Rp. 1,8  milyar pertahun bagi pemerintah daerah.

Kedatangan Satgas Korsup KPK ini untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha berada dalam tata kelola yang benar. Jangan sampai, sumber daya alam yang ada di daerah, dikelola tanpa memberikan kontribusi siginifikan bagi daerah.

Dok Satgas Dit V KPK

Demi lebih mensinergikan upaya pencegahan korupsi di daerah Satgas Kolaborasi KPK dari Direktorat Wilayah V juga mengadakan audiensi dengan Kapolres Nagakeo, AKBP Andrey Valentino, SIK, beserta jajaran penyidik. Semangat dalam pencegahan korupsi, ujung-ujungnya bila tidak sesuai dengan harapannya, maka akan didorong pada penegakan hukum. Pada skala di Kabupaten Nagekeo, Polres menjadi ujung terdepan untuk melaksanakan itu semua.

Salam Anti Korupsi