KPK Cegah Korupsi di NTT (4) : Atasi Fiskal Sempit dan Demi Mereka Anak Negeri

Dalam perjalanan setelah Rapat Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ke Nagekeo, yang ditempuh hampir 3-4 jam, jalan yang dilalui berkelok panjang. Sepanjang kanan kiri yang dilalui, banyak tumbuh pohon bambu "petung". Tumbuhan ini berkelompok layaknya rumpun bambu yang lainnya. Namun, bambu jenis ini lebih besar dari bambu yang sering dilihat kebanyakan.

Saya jadi ingat, salah satu materi yang dibahas saat audiensi dengan Bupati Ngada, menyinggung  tentang bambu tadi. Ini beberapa pokok kebijakan yang sudah ditempuh.

Bupati Ngada Andreas Paru, SH, MH dalam upaya kemandirian fiskal  melakukan langkah-langkah diantaranya optimalisasi pemanfaatan aset/lahan Pemerintah daerah, peningkatan pelayanan dasar, Mall pelayanan publik. CSR dari  Bank NTT utk infrastruktur MPP,  Peningkatan layanan dasar, ketersediaan Rumah Sakit , Puskesmas. BPJS Kesehatan,  Non cash payment, program  ketahanan pangan, pariwisata diberdayakan.

" Dalam hal pemanfaatan aset, misalnya, pemerintah daerah  menarik Alfamart untuk berdiri di Ngada. Saat ini sudah ada 8 titik Alfamart tersebut dan memberikan kontribusi hampir 10 milyar, dengan masa kontrak 10 tahun." ujar Bupati saat bertemu dengan Satgas Kolaborasi di Rumah Dinas Bupati Ngada kemaren.

Dok Satgas Dak Dit V KPK

" Upaya lain yang ingin saya berdayakan adalah dengan hilirisasi bambu yang sangat potensial di Ngada. Bambu dengan kualitas yang baik banyak tumbuh di Ngada. Masyarakat diberi pelatihan untuk menambah nilai ekonomis bambu misalnya menjadi beragam kerajinan. Sepotong bambu yang dijual 20 sampai 30 ribu perpotong, bila dikelola menjadi kerajinan, bisa berlipat-lipat nilanya. Saat ini sedang dibangun art center di tengah kota, yang nantinya akan menjadi pusat benda-benda kerajinan dari bambu maupun kerajinan dan makanan khas Ngada. "

Sebelum audiensi dengan Bupati, diadakan Rapat Pencegahan Korupsi yang dihadiri oleh jajaran kepala dinas, stakeholder terkait serta unsur forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua DPRD Kabupaten Ngada.

Dalam rapat tersebut, Ben Hardy, fungsional Korsup  memaparkan bahwa salah satu fokus utama kegiatan Korsup Wilayah V KPK di NTT adalah untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, restribusi dan penertiban-pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang menjadi tulang punggung kemandirian keuangan daerah. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur sangat bergantung pada dana dari Pusat, sedangkan PAD terbilang sangat rendah, sehingga tidak ada kemandirian fiscal dalam Postur APBD.

Dari Data Kemenkeu, rata-rata PAD di NTT tahun 2023 hanya 13,72 persen dengan nilai pajak 7,88 persen dan resribusi daerah tidak lebih dari 1,9 persen. APBD sendiri merupakan instrument penting dalam keuangan daerah. KPK melalui Direktorat Korsup Wilayah V mendorong Pemda melakukan berbagai upaya seperti pemberian sanksi pada wajib pajak nakal serta pihak yang menguasai aset secara tidak berhak (administrasi sampai pidana) maupun pemberian sanksi bagi petugas yang berintegritas, hingga membantu perbaikan system.

Dok Satgas Dit V KPK

Dalam pelaksanaannya KPK mendorong peningkatan persentase APBD dengan memberikan rekomendasi berupa perbaikan perbaikan dalam perencanaan-penganggaran APBD seperti tidak diakomodirnya pokir-pokir sisipan yang menyalahi aturan, tidak adanya uang ketok palu, menjauhi konflik kepentingan saat pemberian hibah bansos dan serta dibangunnya proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang transparan, mandiri dan akuntabel.

Senada dengan Bens, Kasatgas Pencegahan Dian Patria menguatkan pendapat tersebut bahwa NTT mempunyai celah fiskal yang sempit. Postur APBD menunjukan 90 persen tergantung dana dari pusat, belanja pegawai di atas 40 persen dan PAD di bawah 10 persen. Rapuhnya APBD ini menurut Pemerintah Daerah untuk lebih cermat dalam mengelola APBD. Memastikan optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset.  Jangan sampai ada konspirasi antara eksekutif dengan yudikatif dalam pengelolaan APBD antara lain dalam PBJ, pemberian hibah dan bansos yang ujungnya menjauhkan pembangunan dari masyarakat. KPK menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang sehat jangan sampai sudahlah APBD rapuh masih dikorupsi.

Bagaimanapun juga, semangat dalam membangun daerah harus dilandasi pada nilai-nilai integritas. Banyak putra daerah NTT yang telah menunjukan prestasinya. Untuk mendukung pembangunan di bidang kesehatan, misalnya pemerintah Kabupaten Ngada mengirim 29 putra putri terbaiknya tahun ini untuk kuliah di Kedokteran maupun bidang kesehatan lainnya dengan bea siswa. Setelah lulus seperti yang sudah-sudah, mereka mendedikasikan ilmunya di tanah kelahiran.

Dalam perjalanan ke Nagekeo pula, di salah depan salah satu SD masuk perbatasan Nagekeo, mobil yang saya tumpangi berhenti. Membaur sebentar dengan beberapa anak-anak SD yang bersemangat baru pulang sekolah. Yan dan Yakub, sempat saya dekati dan saja ajak foto. " Semangat ya sekolahnya, biar kelak sukses membangun tanah kelahiran. " Ucap saya. Kedua anak tersebut tersenyum menyeburatkan tekad semangat. Bagaimana tidak semangat? Di bawah terik matahari siang itu, wajah tidak menunjukan sebuah keputus asaan, walau jarak yang ditempuh setiap harinya lebih dari 4-5 kilometer.

Banyak Yan dan Yakub lainnya di tanah Nusa Tenggara Timur ini, yang mempunyai kemauan keras, menuntut ilmu, tanpa mengeluh. Doa dan harapan saya, semangat mereka juga ada pada para birokrat, penyelenggara negara maupun stakholders terkait dalam pengelolaan anggaran negara, dikelola secara baik dalam kemasan asas kebermanfaatan, menjunjung nilai integritas dan tentunya bebas dari korupsi.

Semangat dalam pencegahan korupsi, digelorakan. Semoga bukan hanya lips service, namun sebuah tekad untuk membangun daerah lebih baik lagi. Mencegah terjadinya korupsi, menjadi salah satu kunci untuk tercapainya kemakmuran bagi masyarakat.

Salam Anti Korupsi

Catatan :

Foto 1    : Bersama Penerus NTT

Foto 2   : Saat Audiensi dengan Bupati Ngada

Foto 3   : Selesai Rakor, bersinergi dengan Pemkot Kabupaten Ngada