Ini menjadi  contoh yang baik lainnya dari Pulau Buru, yaitu perlunya komunikasi yang dijalin dalam penanganan perkara korupsi. Penyidik tidak berdiam diri, atau mencari "jalan" lain yang ditempuh. Bila dikomunikasikan, masalah teknis maupun non tehnis, melalui saluran lembaga yang mempunyai kewenangan, maka akan ketemu juga solusi atas hambatan dalam penyidikan.
Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 19, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan wewenang yang dijalankan oleh Satuan Tugas bidang Penindakan Korsup yaitu  mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi serta meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Kewenangan inilah yang diimplementasikan oleh Satgas Penindakan Direktorat V di Propinsi Maluku. Ada hal-hal yang bisa diinformasikan, didorong dan membangun net work dalam pemberantasan korupsi.Â
Dua contoh yang baik tadi, yaitu dari Inspektorat dan Polres Buru Selatan sudah ditunjukan dan artikel ini juga menjadi salah satu media untuk menyebarkannya, baik kepada publik, Aparat Penegak Hukum maupun aparat Pengawas Intern Pemerintahan di manapun berada di seantero negeri ini.
Catatan :
Foto 1 Â : Satgas Penindakan Dit V Korsup KPK bersama Inspektur dan Staf di Kantor Inspektorat Daerah Buru
Foto 2 Â : Satgas Penindakan Dit V Korsup KPK bersama Penyidik Polres Buru Selatan
Salam Anti Korupsi
