Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang yang dijalankan oleh Satuan Tugas bidang Penindakan Korsup yaitu  mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi serta meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Dalam konteks implementasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat, mulai Kamis ini, KPK menugaskan Satgas Penindakan Korsup Direktorat V di Polda Maluku. Untuk melaksanakan tugas ini, Tim bersama dengan Bareskrim sebagai ujud dari adanya sinergitas dalam pemberantasan Korupsi. Satgas Penindakan, saya sendiri, bersama fungsional Ahmad Mubarok, Alexandra Maulana dan Muhammad Idam. Sedangkan dari Bareskrim Kombes Heru Susanto dan salah seorang perwira Bareskrim.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Polda Maluku ini "menggali" sejauh mana penanganan perkara korupsi yang sebelumnya dilaporkan oleh penyidik melalui SPDP-On Line, yaitu aplikasi terintegrasi bagi aparat penegak hukum menyampaikan progress penanganan korupsi. Dari informasi aplikasi ini bisa dimonitor perkembangan perkara yang ditangani dan bila sudah lebih dari satu tahun lebih penanganan tidak juga tuntas, dengan skala prioritas bisa diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Aplikasi SPDP Online dibreakdown sebagai penjabaran atas Perjanjian Kerja Sama antara Polri dengan KPK dalam pemberantasan korupsi yang merupakan derivat dari MOU dua lembaga penegak hukum tersebut. KPK juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, terkait SPDP on-line.
Di Polda Maluku, Satgas Penindakan Korsup Wilayah Direktorat V menyasar beberapa perkara yang ditangani penyidik Polda Maluku.
Bertempat di Aula Ditreskrimsus Polda Maluku, digelar sembilan perkara yang sedang ditangani oleh penyidik Subdittipikor Polda Maluku (RDP secara off line) dan perkara yang ditanganui oleh Polres Seram, Polres Buru, Polres Kepulauan Aru dan Polres kepulauan Tanimbar dilakukan secara on line.
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Heru Susanto, pendamping dari Bareskrim Polri mengingatkan : " hati-hati dalam menangani perkara korupsi, analisa yang tajam dalam menetapkan tersangka. Terlebih dalam era menghadapi pilkada, harus cermat dan lebih hati hati, jangan sampai kasus korupsi memberikan stigma polisi sebagai alat politik. Misalnya dengan menetapkan tersangka incumbent untuk menjadikan calon lain. Kebijakan untuk menunda perkara korupsi mendekati pilkada, berbeda dengan KPK yang tetap jalan terus. "
Dari sembilan perkara yang dibahas (tidak disebutkan perkaranya karena tertuang dalam notulen, tidak untuk publish) dalam Rapat Dengar Pendapat, pada garis besarnya diperoleh fakta-fakta :
Pertama, ditemukan perkara yang tempusnya tahun 2017 dan bersinggungan dengan masalah upaya hukum secara keperdataan, sehingga audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara/PKKN yang dimintakan oleh penyidik terhambat karena BPK akan mengeluarkan PKKN mendasari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku. Artinya dari fakta ini, sangat mungkin lama penyelesaian perkara bukan dari internal penyidik, namun juga tergantung dari pihak lain/ instansi/ Lembaga lainnya.Â
