Melihat adanya dinamika dan kebersinggungan tugas dua bidang di Kedeputian Koorsup, Deputi Koorsup Didik Widjanarko, membuat terobosan yaitu tugas kolaborasi. Beberapa area intervensi MCP, di antaranya mengenai tata kelola dan peningkatan optimalisasi pajak, perijinan hingga pengelolaan Barang Milik Daerah, dijadikan sasaran kolaborasi antara Satgas Pencegahan dan Penindakan.
Substansi dari terobosan kolaborasi ini, mendorong kepada tata kelola di pemerintahan daerah dalam kontruksi clean government sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Beberapa kegiatan satgas kolaborasi yang tampak hasilnya, misalnya dengan pendampingan untuk meningkatkan optimalisasi pajak daerah serta mendorong adanya solusi atas proyek-proyek strategis dan mengingatkan stakeholder dalam menurunkan kebijakan dengan mempertimbangkan asas kebermanfaatan, sehingga bisa mencegah terjadinya potensi kerugian keuangan negara di masa mendatang, sebagaimana dilakukan di NTT dan Tanah Papua dalam tiga bulan belakangan ini.
Apa yang dilakukan pada skala kedirektoratan V ini, juga dilakukan oleh empat direktorat lainnya, sehingga capaiannya lebih meluas dan merata di seluruh negeri. Pemerintah Daerah yang belum tersentuh, tentu pada waktunya akan juga dijadikan sasaran oleh Koorsup KPK ini.
Bagaimanapun, apa yang dilakukan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK , ikut memberi warna dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Terus berantas korupsi hingga ujung negeri.
Salam Anti Korupsi
