Kolaborasi Korsup KPK-RI di Tanah Papua (1): Ada Asas Contrarius Actus

Senin, 1 Juli 2024, sekitar jam 06.20 pesawat Garuda yang terbang membawa kami mendarat di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat. Hampir 3,4 jam, pesawat mengudara dalam gelap malam. Tentu, seiring dengan kaki turun dari badan pesawat, rasa syukur yang paling dalam terungkap di hati Kami, rombongan kecil Satuan Tugas Pencegahan dan Satuan Tugas Penindakan Korsup KPK-RI.

Kali ini dalam tugas kolaborasi, implementasi dari Program Kegiatan Kedeputian Korsup KPK-RI, yang menurunkan dua Satuan Tugas-nya, dalam kegiatan koordinasi pencegahan korupsi di wilayah Papua Barat Daya.

Rombongan kecil kami, di bawah leader Kasatgas Pencegahan, Dian Patria, dan Tim saya dari Satgas Penindakan, membawa tugas pencegahan korupsi, dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi dengan jajaran pemkot Sorong, juga melakukan evaluasi beberapa kegiatan terkait Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa, pendampingan lapangan proyek strategis pemerintah daerah dan layanan publik serta pengecakan aset daerah yang bermasalah, sebagaimana foto cover artikel ini.

Tugas kolaborasi di Kedeputian Korsup KPK-RI ini merupakan sebuah terobosan, karena di tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Seolah ada gap dalam tugas, padahal bila dirunut substansi tugas, ada bidang-bidang yang bersinggungan, sehingga untuk efektivitas pencapaian sasaran, diperlukan kolaborasi.

Ada titik-tirtik tertentu, ketika berbicara masalah pengadaan barang dan Jasa, atau bidang perizinan atau tata kelola lainnya oleh pemerintah baik di pemerintah propinsi, kabupaten dan kota, perlunya sentuhan implementatif dari aspek hukumnya. Pada konteks ini, memberikan sebuah early warning, pengelolaan kegiatan di daerah, tidak lepas dalam ranah potensi terjadinya korupsi.

Salah satu kegiatan di hari pertama, Tim Kolaborasi mengadakan pertemuan dengan Jajaran Pemkot Sorong. Plt. Walikota Septinus Lobat, Sekda dan jajaran OPD Kota Sorong. Di luar kegiatan yang terbungkus seremonial, beberapa permasalahan yang bersentuhan dengan titik rawan korupsi.  

Dokumentasi Pribadi

Pj Walikota, Septinus Lobat melihat kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi pada setiap OPD di Kota Sorong. KPK telah memberikan bimbingan dalam penganggaran di lingkungan pemerintahan Kota Sorong, sehingga terbantukan. Bimbingan yang dilakukan KPK saat sekarang dan yang akan datang dapat memperbaiki hal-hal yang kurang di jajaran OPD. Ke depan pemerintahan Kota Sorong akan semakin baik.

Sedangkan Dian Patria, Kasatgas Pencegahan, mengingatkan perlunya fungsi pencegahan, sehingga jangan sampai ada penegakan hukum yang turun lapangan. Tiga hal yang menjadi perhatian adalah penguatan kapasitas dan peran APIP Daerah, Koordinasi pencegahan korupsi dan deteksi potensi KPK melalui pengaduan masyarakat. Korsup KPK RI berperan sebagai fasilitator, memonitor dan reviewer dalam tata kelola pemerintahan, agar bisa meminimalisir terjadinya korupsi sehingga masyarakat tidak mertasa dirugikan.

Untuk Kota Sorong, bisa lebih dimaksimalkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), mengingat restoran, hotel, hiburan, parkir dan sektor lain yang bisa menjadi sumber pendapatan daerag mempunyai potensi untuk tumbuh dengan subur.

Melihat postur APBD 2023 se Papua Barat, sebagaimana dikeluarkan oleh BPS, diperoleh data bahwa untuk Kota Sorong misalnya, masukan dari restribusi daerah hanya 1,15%, belanja daerah. Harapannya, angka-angka tersebut sebagai fakta, bukan karena adanya perbuatan korupsi pada prosesnya. Tidak ada konspirasi PAD dengan banggar, ada pokir dititipkan pada program hibah. Perlu aset-aset daerah diamankan.

Survei Penilaian Integritas untuk Kota Sorong tahun 2023 58,20, tahun 2022 68,53 dan tahun 2021 60,46. Terjadi fluktuatif, naik turun. Salah satunya, yang perlu menjadi prioritas penyelesaianya adalah terkait dengan masalah aset.

Adanya beberapa permasalahan yang perlu untuk dijadikan action planning dan mengakselerasi perbaikan di Kota Sorong, adalah:

Pertama, dalam upaya menaikan pendapat daerah, khususnya dalam menaikkan pajak, perlu dioptimalkan. Jangan sampai ada konspirasi dari internal dengan menerima suap atau gratifikasi. 

Perlu pendekatan penyelesaian kewajiban, secara terpadu dan Korsup KPK memberikan pendampingan tanpa harus mengedepankan hukum pidana (ultimum remidium). 

Beberapa wajib pajak yang "berusaha menghindari kewajibannya", perlu juga diberikan shock terapy sehingga membawa dampak efek jera bagi yang lainnya.

Kedua, butuh kesadaran kolektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kerja keras yang didasari sikap mental dan integritas yang baik. Karena sebaik apapun system di bangun, selama faktor manusia sebagai operator system tadi masih dekat dengan sikap jahat dalam melakukan abuse of power, maka menjadi hal yang kontraproduktif.

Ketiga, menyikapi point yang kedua, bila pendekatan secara preventif, baik dalam upaya peningkatan pendapatan pajak, perijinan, aset daerah tidak efektif, maka Pemda untuk bersikap tegas sehingga memberikan impact positif bagi yang lainnya dan memberikan edukasi publik bahwa negara hadir dalam kondisi seperti itu. Sebagaimana point pertama, bila diperlukan setelah melalui pendekatan-pendekatan preventif kurang efektif, jadikan hukum pidana sebagai ujung tombak.

Dalam konteks aset daerah, yang telah dikuasai pihak-pihak tertentu, yang diduga ada Conflict of interest, sehingga bisa diterbitkan payung hukum atas kebijakan hibah-nya, maka berdasarkan asas contrarius actus, sangat memungkinkan untuk digugat kembali dan aset bisa kembali menjadi aset milik daerah. Untuk ini dibutuhkan sinergi, bukan hanya political will dari pemkot, namun juga dari stakeholder termasuk badan pertanahan nasional.

Apa yang ada di Kota Sorong tersebut, tentu ada yang terjadi juga di daerah lain. Sehingga dari rumusan action plan yang dihasilkan serta tindaklanjutnya yaitu adanya pendamping Korsup KPK-RI serta stakeholder terkait, misalnya Badan Pertanahan maupun dari Kementerian Keuangan (terkait dengan Pajak), menjadi hal signifikan untuk dijadikan semacam benchmarking dalam pencegahan korupsi di daerah.

Bagaimana hasil pemantauan dan evaluasi program pencegahan korupsi oleh Tim Kolaborasi Korsup KPK ini? Artikel besok, inshaAlloh, memberikan narasinya.

Salam Anti Korupsi, dari Sorong 1072024