Mohon tunggu...
Dr. Herie Purwanto
Dr. Herie Purwanto Mohon Tunggu... Penegak Hukum - PNYD di KPK (2016 sd. Sekarang)

Bismilah, Menulis Tentang Korupsi

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Putusan MKMK, Bukti Adanya Tindak Pidana Nepotisme?

8 November 2023   10:09 Diperbarui: 8 November 2023   10:09 469
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MKMK tersebut dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan soal pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim MK di Gedung MK, Jakarta pada Selasa (7/11/2023). Pelanggaran etik yang diperiksa MKMK terkait putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres dan cawapres yang diajukan Almas Tsaqibbirru. "Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sapta karsa hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ujar Jimly dikutip dari Kompas TV, Selasa.

Dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tersebut, memunculkan pertanyaan terkait dengan unsur tindak pidana nepotisme. Apakah putusan tadi bisa dijadikan salah satu alat bukti adanya tindak pidana nepotisme?

Sebagai kilas balik kita pahami bahwa UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada  Pasal 1 angka 4 menyebutkan kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Selanjutnya,  pasal 1 angka 5 menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara bersumber dari sindonews.com

Dengan demikian,  tindak pidana nepotisme, berada dalam ruang yang berbeda dengan korupsi. Walaupun seolah menjadi sebuah kesatuan dasar hukum karena frasa kolusi dan nepotisme seolah melekat dengan frasa korupsi. Publik mengenalnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam UU No 19/2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan dalam menangani masalah korupsi. Bagaimana dengan nepotisme yang diatur tersendiri dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dari KKN?

Pada potensi debatable ini, maka tidak heran bila kemudian, seperti diberitakan media, saya kutip salah satunya dari cnnindonesia.com, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan nepotisme. "Sekarang lembaga yang menangani itu ada enggak?" kata Moeldoko ketika ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (24/10). Moeldoko lantas menegaskan tugas KPK hanya menangani kasus-kasus dugaan korupsi dan tidak menangani urusan nepotisme dan kolusi. "Nah itu, kan enggak mengurusi nepotisme dan kolusi," kata dia.

Bila sudah demikian bagaimana? Kewenangan dalam menangani sebuah perkara, harus atas dasar kewenangan yurisdiksi lembaga. Analognya tidak mungkin, misalnya KPK menangani masalah tindak pidana umum, karena memang tidak diberikan kewenangan untuk itu.

Mengatasi kondisi seperti itu, sebenarnya sudah ada upaya dari elemen masyarakat yang berusaha untuk memberikan kepastian hukum pada masalah ini dengan cara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut berakhir dengan salah satu pertimbangan majelis yang menolak gugatan tadi sebagai berikut :

Putusan  Nomor 70/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Juli 2023 oleh karenanya, jika permohonan dikabulkan, maka nama UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam batas penalaran yang wajar menjadi UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Demikian juga dengan UU 30/2002 menjadi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Padahal, isi dari kedua undang-undang a quo sama sekali tidak membahas mengenai substansi tindak pidana kolusi dan nepotisme. Dengan menambahkan frasa "kolusi dan nepotisme" dalam nama atau judul UU 31/1999 dan UU 30/2002 menyebabkan ketidakjelasan undang-undang a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permintaan para Pemohon dalam petitumnya tidak bersesuaian dengan posita yang didalilkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur

Artinya, secara mudah dipahami bahwa frasa korupsi, tidak serta merta menyertakan dua norma lainnya yaitu kolusi dan nepotisme. Dengan analog, bila menjadi sebuah satu norma, maka bunyi Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seharusnya menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Karena bukan sebagai satu norma tadi, maka pembentuk Undang-Undang memisahkannya, sebagaimana sudah disebut pada awal artikel ini. Yaitu adanya 2 Undang-Undang yang secara khusus menangani masalah korupsi dan undang-undang yang satunya menangani masalah kolusi dan nepotisme. Dua ruang yang berbeda.

Bila fakta hukumnya seperti ini, akankah pelaporan terkait tindak pidana nepotisme yang dilakukan salah satu elemen masyarakat pada KPK beberapa waktu yang lalu, hanya berhenti sebatas diterimanya laporan? Kemudian endingnya ditutup dengan pernyataan bahwa terhadap dugaan tindak pidana nepotisme ini, bukan menjadi kewenangan KPK, sehingga atas nama hukum, tidak bisa dilakukan ke proses selanjutnya? Bila KPK tidak berwenang, tentu saja dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lainnya yang berwenang.

Namun bila dalam pembuktian ada kaitan antara tindak pidana nepotisme dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, misalnya ditemukan adanya kerugian Negara, maka menurut saya, KPK berwenang untuk mengadakan penyidikan dan penuntutan atas perkara tersebut. Masih berproses, dan perlu menunggu bagaimana ending dari perkara ini. 

Salam Anti Korupsi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun