Adanya perbedaan pendapat dalam pembahasan hukum, menjadi sebuah keniscayaan. Karena memang banyak mashab atau aliran serta doktrin-doktrin yang berbeda. Fakta menarik, acapkali bisa lihat saat tayangan live persidangan, di mana untuk menguatkan pembuktian, yang ibaratnya membahas satu obyek permasalahan, karena kehadiran para Ahli dari berbagi aliran, maka dipastikan akan muncul silang pendapat.
Pemeriksaan terdakwa di depan persidangan pada perkara korupsi, sering kali menghadirkan Ahli untuk dimintakan pendapatnya, baik ahli pidana, ahli tipikor, ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, ahli teknik berkaitan dengan spesifikasi bangunan dan ahli lainnya. Pendapat para ahli ini menjadi salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, disamping keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
Pihak yang ingin menguatkan pembuktian harus menghadapi pula pihak yang ingin mematahkan dalil pembuktian tadi, dengan mendatangkan ahli yang sejenis juga. Sehingga sering dua ahli dari dua kubu yang berbeda dihadirkan di persidangan. Apa yang terjadi? Acapkali keterangan ahli tersebut dapat dinilai condong pada kepentingan pembelaan pihak yang menghadirkannya. Sangat mungkin dalam menilai sebuah perbuatan muncul dua pendapat yang bersilangan. Sudut pandangan yang berbeda, meski dalam satu rumpun keilmuan, memungkinkan perbedaan tersebut. Bagaimana akhirnya hakimlah yang akan memutuskan dengan keyakinannya.
Dalam tataran literature hukum, Pasal 183 KUHAP menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dalam posisi perkara, konteks ini perkara korupsi yang sudah diajukan penuntutan, ibaratnya tinggal "hakim" yang memutuskan, terbukti atau tidak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bila perkara korupsi tersebut masih di tahap penyidikan?Â
Pada saat awal penetapan tersangka, penyidik mempunyai keyakinan adanya keterlibatan tersangka A dan B serta C misalnya. Namun dalam perjalanannya, hanya A dan B sebagai pihak PPK dan Penyedia Barang yang bisa diterima dalil pembuktiannya dan bisa lanjut di persidangan, serta divonis oleh hakim. Namun terhadap C, penuntut umum dalam penelitian berkas perkaranya berpendapat secara materil C belum layak untuk dituntut di persidangan. C di sini adalah sebagai pihak penyedia jasa, bagian dari pekerjaan yang di tenderkan.
Tidak mungkin secara rinci dan rigid diuraikan dalam artikel ini, namun kontruksi yang ingin disampaikan adalah terkadang dan sering dihadapi oleh penyidik tindak pidana korupsi, muncul penafsiran awal yang diyakini suatu perbuatan dilakukan sebagai sebuah hubungan sebab akibat atau kausalitas, namun di ujung penilaiannya kausalitas tadi menjadi terabaikan. Teori Qonditio Sine Qua Non, terabaikan. Sehingga perkara tadi menjadi ada "yang terpotong", karena alasan tidak terpenuhinya perbuatan materil si C. Pada diri C dinilai tidak ada mens rea atau niat jahat.
Kembali pada awal artikel, sejatinya perdebatan dalam hukum sudah sangat dipahami. Namun, ketika ada conflik of interst muncul, maka bisa dipastikan akan ada "fakta-fakta " hukum yang akan dihilangkan, dikurangkan atau di belokan. Sehingga seolah berlaku " siapa yang bisa mendalilkan" dengan teori-teori yang ada, maka jelas yang muncul kemudian adalah "menisbikan-fakta" yang sebenarnya? Ini pekerjaan siapa?
Tentu pekerjaan mereka, yang menangani proses hukum, mengerti hukum namun sekaligus menjadikan hukum sebagai lahan basahnya. Orang bilang : hukum acapkali memihak pada siapa yang mau bayar. Ini bukan isapan jempol, namun fakta yang publik bisa menemukan fakta-faktanya.
Bila sudah begini maka anekdot : Maju tak gentar, bela yang bayar, bukan lagi untuk bahan candaan, namun sudah menjadi keprihatinan, karena ada yang memang senang dengan hal tersebut serta menjadikan lahan untuk sumber kehidupan yang mewah atau untuk memenuhi gaya hidup hedon atau mempertahankan status sosialnya. Karena dari situlah uang akan mengalir dengan deras seperti saat hujan turun pada  musimnya.
Padahal sejatinya, dalam studi kepustkaan, kepentingan hukum (rechtsbelang) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia, dikutip dari google.com
Tidak selalu mulus dalam penegakan hukum pada pelaku korup, karena bisa jadi yang dihadapi bukan orang yang melakukan (dader) atau actor intelektualnya, sangat mungkin orang-orang disekitarnya, termasuk deretan orang-orang yang seharusnya satu barisan dalam penegakan hukum, membelok secara clandestein-sembunyi-sembunyi, menjadi pengkhianat dan terjebak dalam Conflik Of Interst tadi. Ujung-ujungnya memang uang yang bicara. Bila sudah demikian, maka jangan heran bila ada perkara korupsi dengan nilai kerugian yang fantastis dan secara logika publik akan menjadikan banyak pihak sebagai tersangka, namun kenyataanya yang berproses atau diproses secara hukum hanya pihak tertentu saja.
Selalu ada hambatan dan perlawanan dari koruptor, karena memang ia tidak pernah diam untuk melakukan serangan balik. Ia akan menggunakan segala cara, agar perilaku korupnya tidak mencerabutnya hingga ke akar-akarnya.
Itu semua, seolah menjadi sebuah simfoni yang menyuarakan kemerduan, kadang juga suara yang sumbang, tidak enak di dengar di telinga, namun menjadi fakta yang tidak terkesampingkan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
Apapun yang terjadi, fiat justitia ruat caelum - keadilan ditegakan walaupun langit akan runtuh sekalipun. Begitu semangat yang terbangunkan, sebagaimana terucap oleh  Lucius Calpurnios Piso Caesoninus.
Salam Anti Korupsi
