Sejumlah cara dapat dilakukan untuk menambah kekayaan pribadi seseorang. Tetapi bagaimana tergantung kepada perlakuannya, apakah dicari dengan cara-cara yang positif ataupun dengan cara yang negatif.
Perlakuan masyarakat juga sangat berperan penting terhadap bertambahnya pendapatan negara. Bisa berupa membayar pajak secara rutin, membayar retribusi dan pendapatan lain-lainnya. Pendapatan tersebut dikelola sedemikian rupa oleh negara untuk melangsungkan kemakmuran rakyat pada akhirnya.
Didalam mengelola uang rakyat ini pasti memerlukan keseriusan yang harus di lakukan oleh sejumlah jajaran aparat. Pada hari senin 6 Juni 2015, Pak Jokowi menerima kabar bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) DKI Jakarta mengalami opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini lah yang membuat Pak Jokowi lebih mengingatkan jajaran aparat untuk lebih serius mengelola uang rakyat dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) dengan baik yang seluruhnya hanya untuk kelangsungan kemakmuran rakyat.
Dari kasus ini Pak Jokowi hanya tidak ingin adanya desclaimer yang selalu terjadi setiap tahunnya. Beliau ingin laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
Meskipun BPK menggunakan sistem basis akrual untuk pertama kalinya, tetapi hal itulah yang dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan juga dapat memperbaiki kehidupan keuangan rakyat sebaik-baiknya.
Memang tidak mudah untuk mengelola keuangan negara, apalagi uang rakyat. Â Jadi.. jangan pernah bermain-main dengan uang rakyat..
( Sumber : voaindonesia.com )
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
