Profil Pulau Rempang
Pulau Rempang merupakan sebuah pulau di Batam Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk kurang lebih 7500 jiwa. Pulau ini memiliki luas kurang lebih 165 km persegi. Pulau di wilayah pemerintahan kota Batam, provinsi Kepulauan Riau yaitu pulau besar kedua yang dihubungkan oleh enam jembatan Barelang. Pulai Rempang saat ini sangat hangat dibicarakan karena ada keributan tentang penggusuran warga pulau rempang. Karena pulau itu hendak diubah menjadi Rempang Eco City.
Apa itu Proyek Rempang Eco City ?
      Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan dan wisata untuk memajukan daya saing dengan negara tetangga. Proyek Eco City sendiri bertujuan untuk memajukan perekonomian daerah dan mengembangkan kawasan wilayah tersebut. Tapi kendala proyek itu adalah para warga pulau Rempang tidak ingin dipindahkan karena tidak mau kehilangan tempat tinggal dari nenek moyang dan masih sangat menjunjung tinggi nilai budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu rencana pasti memiliki hambatan. Begitu pula proyek ini,
KronologiÂ
Rencana pembangunan Eco City sudah direncanakan sejak 2004. Pada tahun 2023 pengembangan Eco City termasuk kategori Program Strategis Nasional berdasarkan dengan Permenko Bidang Perekonomian RI No.7 Tahun 2023 dengan tujuan untuk bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya dan juga untuk pariwisata. Dengan kata lain mecegah spekulan tanah. Diprediksi pada tahun 2080 akan mencapai Rp 381 Triliun jika proyek ini terlaksana. Rencana pembangunan di daerah Rempang akan didirikan pabrik kaca terbesar ke 2 di dunia milik Xinyi Group. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal China. Prediksi investasi untuk proyek pabrik kaca mencapai 11,6 US Dollar atau sekitar Rp 174 Triliun. BP Batam menginformasikan bahwa proyek pabrik kaca ini hampir mencakup 50 % dari total wilayah di Pulau Rempang yakni mencapai 7.572 hektare dari total luas Pulau Rempang sekitar 16.500 hektare.
Maka dari itu penduduk yang akan dipindah ke tempat lain. Namun sudah disiapkan hunian rumah tipe 45 dengan harga Rp 120 juta sebesar 500 meter persegi untuk masyarakat yang terdampak.
Keputisan Presiden (Keppres) No. 41 Thn 1973 memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam. Pasal 6 ayat 2 huruf A Keppres menyatakan bawha seluruh areal d yang ada di Pulau Batam diserahkan dengan status hak pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Investor tidak diperkenankan untuk memiliki tanah melainkan untuk menyewa kepada Otorita Batam.
Penolakan Masyarakat
Pulau Rempang di Kota Batam, Kepulauan Riau dilanda kerusuhan pada Kamis 7 September 2023. Perselisihan antara warga dengan aparat TNI, Polri, Ditpam Batam, dan satpol PP terjadi saat pengukuran tanah lahan dilakukan petugas. Amukan masa meningkat saat tim datang ke tempat dan wargapun menentang pengembangan kawasan tersebut. Untuk mengurai keributan pihak keamanan negara memutuskan untuk menembakkan gas air mata agar pemberontakan itu bubar. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunggah video di twitter yang berisi kendaraan kepolisian mengeluarkan semburan air yang diduga gas air mata. Di video tersebut terlihat aparat dan warga berkumpul dengan menyalakan TOA meminta warga untuk mundur. Video tersebut didapat dari warga yang berada di tempat kejadian.
Alasan Warga Tidak Ingin Direlokasi
Ada 16 masyarakat adat di Pulau Rempang yang tidak setuju dengan hal relokasi karena pembangunan Eco City. Gerisman berpendapat warga Pulau Rempang dan Galang terdiri dari Oramg Laut, Suku Melayu dan Suku Orang Darat telah lama menetap di kawasan tersebut.
"kampong-kampung ini sudah ada sejak 1834 di bawah kerajaan Riau Lingga" imbuhnya.
Gerisman sudah tidak lagi perhatian kepada masyarakat adat tentang legalitas tanah yang mereka huni. Karena warga setempat menghubungkan dengan warisan keluarga.
Tempat tinggal bagi mereka memiliki nilai warisan budaya dari nenek moyang mereka sejak sebelum kemerdekaan yang diperkirakan mereka sudah tinggal di kawasan tersebut mencapai ratusan tahun yang diperkirakan sejak 1834. Karena memiliki nilai sejarah yang panjang penduduk setempat enggan untuk direlokasi. Jika ada hak kepemilian tanah adat di areal tersebut berdasarkan ketentuan di dalan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berisi tentang tanah adat yang sudah dikuasai secara individu akan dikonversi menjadi "ha katas tanah hak milik" hak milik tidak mungkin ada di area pengelolaan.
