Nasdem, PKB dan PKS akan Tinggalkan Anies Baswedan Usai Kalah di Pilpres?

Nasdem, PKB dan PKS adalah Tiga Parpol yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024 yang baru saja usai 14 Februari 2024 yang lalu. 

Mereka menawarkan jargon perubahan untuk persatuan dalam menjalankan program pemerintahan nanti saat Capres-Cawapres yang mereka usung jika menang dalam Pemilu. 

Tawaran program perubahan yang selama ini mereka kampanyekan membawa hasil. Hal itu dapat dilihat dari perolehan suara yang berhasil dirauf dalam pengumutan suara yang lalu. 

Baca juga: Usai Kalah di Pilpres, Anies Baswedan dan Surya Paloh Mau ke Mana?

Dari data Real Count KPU, Pasangan Anies - Muhaimin berhasil meraih 24,06 persen berdasarkan data per Kamis 22 Feruari 2024 pukul 23.00 WIB. 

Walaupun perolehan suara mereka jauh tertinggal dari pasangan Prabowo-Gibran sebesar 58, 89 persen, tapi Anies dan Muhaimain unggul atas pasangan Ganjar-Mahfud MD yang hanya memiliki suara sebesar 17,05 persen. 

Berdasarkan data KPU di atas, suara yang sudah masuk mencapai angka sebesar 75,74 persen dari seluruh TPS di Indonesia. Artinya komposisi persentase tersebut kecil kemungkinan mengalami perubahan siginifikan. 

Hanya tinggal menunggu tahapan resmi dari KPU dalam hitung manual rekapitulasi dan menetapkan Capres-Cawapres Pemenang Pemilu 2024. 

Baca juga: Partai Demokrat dari Oposan Menjadi Parpol Pemerintah

Jelas dalam posisi seperti hasil di atas, maka Prabowo Subianto dan Gibran unggul atas semua pasangan calon lainnya dan besar kemungkinan merekalah yang menjadi kandidat kuat Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. 

Baca juga: Sinyal PDIP Kembali Jadi Oposisi, Baik bagi Iklim Demokrasi Kita

Walaupun saat ini sedang ramai dengan usulan dilakukannya pengusutan kecurangan Pemilu melalui Hak Angket di DPR, tetapi tahapan Pemilu akan berjalan terus. Apalagi saat ini DPR masih sedang masa reses. 

Usulan Hak Angket melalui DPR diinisiasi oleh Capres Ganjar Pranowo dari PDIP. Namun sebenarnya sosok Ganjar sebagai Capres tidak memiliki hak untuk mengusulkan Hak Angket yang menjadi ranah Parpol di DPR.