Mohon tunggu...
Henry hilmawan wibowo
Henry hilmawan wibowo Mohon Tunggu... Lainnya - ig; henryan52

generasi muda generasi penerus bangsa

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Dampak dari Revisi Undang-Undang KPK

27 Juni 2021   12:59 Diperbarui: 27 Juni 2021   13:06 185
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

"Maka sekali lagi kita semuanya ya, saatnya KPK kembali berkonsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya dan kita dukung sepenuhnya, masyarakat dukung sepenuhnya," kata Moeldoko.

Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari revisi undang-undang KPK bahwa mewajibkan anggota KPK harus berstatus ASN sehingga wajib diadakan test tentang wawasan kebangsaan atau TWK. Namun hal ini menjadi perdebatan public karena banyak sekali pro dan kontra dari kebijakan ini.

Saran dari masalah ini KPK sebagai penyelenggara test ini harus bersifat transparan dan ketua KPK harus ikut dalam mengawasi jalannya test wawasan kebangsaan ini sehingga tidak ada lagi pola pikir masyarakat yang memojokan atau berburuk sangka terkait proses test wawasan kebangsaan ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun