Indonesia adalah negeri dengan sumber daya tanah yang melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, lahan subur membentang sebagai modal utama bangsa ini. Namun, di balik potensi tersebut, tersimpan ironi besar: ketimpangan penguasaan tanah yang mencolok. Berdasarkan data, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai lebih dari 50% aset tanah di Indonesia. Sementara itu, jutaan rakyat kecil hidup tanpa lahan atau dengan penguasaan lahan yang sangat terbatas. Masalah ini menjadi penghambat besar dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional.
Di tengah tantangan besar ini, hadir sebuah solusi: Badan Bank Tanah. Lembaga ini lahir dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan utama mengelola, mendistribusikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan publik. Apakah ini sekadar janji? Ataukah Badan Bank Tanah benar-benar bisa menjadi katalisator perubahan?
Ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia bukan hanya soal statistik. Ini adalah cerita tentang jutaan petani yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena tidak memiliki akses ke lahan. Ini adalah kisah tentang anak-anak yang tumbuh tanpa tempat bermain layak karena ruang hijau habis oleh pembangunan komersial. Ini adalah kenyataan pahit yang menjadi warisan dari kebijakan agraria masa lalu yang tidak berpihak pada keadilan sosial.
Badan Bank Tanah hadir sebagai jawaban atas ketimpangan ini. Dengan tugas mengelola tanah negara, tanah terlantar, dan hasil pelepasan kawasan hutan, lembaga ini memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemerataan. Tanah-tanah yang dikelola dapat didistribusikan kepada petani kecil, digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis, atau dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.
Namun, mari kita lihat lebih dalam. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan Badan Bank Tanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat?
Pertama, reforma agraria menjadi prioritas utama. Redistribusi tanah kepada petani kecil adalah langkah penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Seorang petani yang memiliki akses terhadap lahan akan mampu menghasilkan lebih banyak, menciptakan ketahanan pangan, dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Kisah sukses ini dapat kita lihat di negara-negara seperti Korea Selatan, di mana reforma agraria yang berhasil menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pasca-perang.
Kedua, peran Badan Bank Tanah dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis tidak bisa diabaikan. Infrastruktur adalah kunci untuk membuka akses ke wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. Namun, proyek-proyek besar seperti jalan tol atau bandara sering kali menghadapi kendala besar dalam pengadaan lahan. Badan Bank Tanah menjadi solusi dengan menyediakan mekanisme yang lebih terorganisir untuk memastikan proyek infrastruktur tidak terganggu oleh sengketa lahan.
Ketiga, masalah perumahan rakyat. Harga tanah yang terus melonjak membuat banyak masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu membeli rumah. Badan Bank Tanah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan terjangkau. Ini bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga soal menciptakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
Namun, mari kita realistis. Perjalanan Badan Bank Tanah tidak akan mulus. Tantangan besar menghadang, mulai dari resistensi kelompok berkepentingan yang selama ini menikmati keuntungan dari ketimpangan tanah, hingga potensi korupsi dalam pengelolaan lahan. Birokrasi yang lambat dan tumpang tindih regulasi juga menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat misi lembaga ini.
Lalu, bagaimana memastikan Badan Bank Tanah berjalan sesuai dengan harapan? Transparansi adalah kunci. Setiap kebijakan, program, dan keputusan yang diambil harus terbuka untuk diawasi oleh publik. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program.
