Bhinneka Tunggal Ika dan Ahimsa: Menghadirkan Diplomasi Spiritual Sebagai Jalan Perdamaian di Asia Timur

Untuk menerapkan diplomasi spiritual ini secara efektif, pemerintah Indonesia perlu mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, penting untuk membangun konsensus nasional tentang diplomasi spiritual. Ini melibatkan edukasi kepada publik dan pemangku kepentingan tentang apa itu diplomasi spiritual dan bagaimana pendekatan ini bisa menjadi solusi alternatif untuk konflik di Semenanjung Korea. Pemerintah dapat mengadakan seminar, diskusi publik, dan melibatkan tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan narasi yang kuat tentang diplomasi spiritual. Konsensus nasional ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah berikutnya memiliki dukungan yang luas dan kuat dari masyarakat.

Langkah berikutnya adalah menyusun kerangka kebijakan yang jelas tentang diplomasi spiritual. Kerangka ini harus mencakup tujuan, strategi, dan langkah-langkah spesifik yang akan diambil, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendekatan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan memperkuat peran negara sebagai mediator yang netral dan berkomitmen pada perdamaian global.

Pemerintah juga harus memanfaatkan forum internasional yang ada, seperti ASEAN, PBB, atau Konferensi Asia-Afrika, untuk mempromosikan gagasan diplomasi spiritual ini. Mengusulkan sebuah forum internasional yang berfokus pada dialog lintas agama dan budaya sebagai platform untuk mengembangkan diplomasi spiritual bisa menjadi langkah konkret. Forum ini bisa menjadi tempat di mana kebijaksanaan kolektif dari berbagai tradisi spiritual dunia dapat disinergikan untuk menemukan jalan menuju perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Lalu, bagaimana diplomasi spiritual ini bisa menjamin keamanan WNI yang tinggal di Korea Selatan atau negara-negara lain di kawasan tersebut. Meskipun diplomasi spiritual tidak memberikan jaminan keamanan langsung seperti perlindungan militer atau evakuasi, pendekatan ini dapat mengurangi risiko konflik bersenjata yang dapat membahayakan WNI. Dengan mendorong dialog dan mengurangi ketegangan, diplomasi spiritual bisa mengurangi kemungkinan terjadinya konflik terbuka yang bisa mengancam keselamatan warga sipil, termasuk WNI. 

Selain itu, pemerintah Indonesia dapat melengkapi upaya diplomasi spiritual ini dengan langkah-langkah yang lebih konkret untuk melindungi WNI. Ini termasuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan komunitas WNI di Korea Selatan, menyiapkan rencana evakuasi jika diperlukan, dan terus berhubungan dengan pemerintah setempat untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjamin keamanan WNI di Korea Selatan dan di tempat lain, sambil tetap mempromosikan pendekatan yang lebih damai dan holistik dalam menyelesaikan konflik internasional.

Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan diplomasi spiritual di Semenanjung Korea tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak-pihak terkait lainnya. Itu juga tergantung pada komitmen global untuk perdamaian, kesediaan untuk mendengarkan satu sama lain, dan keberanian untuk mengambil risiko dengan pendekatan yang berbeda. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, dialog lintas budaya, dan pencarian solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, diplomasi spiritual bisa menjadi harapan baru di tengah dunia yang semakin tidak pasti.