Dalam laporan Google, Temasek, dan Bain Company menunjukkan bahwa 60 juta orang di enam negara Asia Tenggara dalam hal ini adalah Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, termasuk Indonesia telah menggunakan layanan digital untuk pertama kalinya dari 2020 sampai 2022. Laporan itu juga menemukan bahwa lebih dari 75% populasi di enam negara Asia Tenggara di atas memiliki akses internet dan mayoritas berbelanja online, setidaknya sesekali. Dalam laporan tersebut juga memperkirakan adanya peningkatan layanan e-commerce. Dimana pengeluaran online akan naik 162% pada tahun 2025, dengan pembayaran digital menyumbang 91% dari transaksi tersebut. Dalam keterkaitan ini, maka keenam negara tersebut telah bersepakat menandatangani sebuah perjanjian untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas batas, dimana dengan sistem ini memungkinkan setiap penduduk masing-masing negara dapat melakukan pembayaran berbasis kode QR secara real time untuk barang dan jasa.
Sektor e-commerce dan ekosistem pembayaran digital dapat membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membuka pasar baru, ditunjang pembayaran digital lintas batas yang kini dapat menerima pembayaran dari wisatawan asing dengan pilihan yang lebih efisien dan aman melalui pembayaran non-tunai yang sederhana dan hemat biaya, sehingga menurunkan hambatan dalam berbisnis bagi UMKM di perbatasan ASEAN. Sementara itu, bagi pelanggan ritel, tautan pembayaran QR merupakan opsi tambahan, menyediakan mode pembayaran yang aman sekaligus menawarkan nilai tukar mata uang asing yang lebih baik. Oleh karena itu, pelanggan akan mendapatkan nilai lebih baik dari pembelanjaan mereka, sehingga berkontribusi terhadap solusi untuk semua.
Dengan sejumlah tautan pembayaran kode QR lintas batas negara bilateral, dapat menciptakan dampak positif dalam banyak hal, dengan manfaat yang jelas bagi empat demografi inti yaitu konsumen, pedagang, dompet elektronik, dan bank, serta kawasan ASEAN. Konsumen akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan kenyamanan, keamanan, pengurangan biaya, dan pengurangan risiko dalam interaksi pembayaran selama perjalanan intra-ASEAN, sehingga meningkatkan pengalaman pariwisata dan memberikan dorongan pada pariwisata ASEAN secara keseluruhan. Diantaranya mengurangi kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar, atau kebutuhan untuk mencari dan melibatkan money changer. Kemudian nilai tukar mata uang asing yang lebih kompetitif dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penarikan kredit atau ATM.
Tautan pembayaran QR lintas batas diaktifkan dengan Transaksi Mata Uang Lokal (LCT). LCT dapat meningkatkan ketahanan eksternal dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang kertas. LCT juga menggunakan kuotasi langsung untuk memberikan nilai tukar yang lebih kompetitif dan transaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan efisien. Transaksi yang menggunakan tautan pembayaran QR lintas negara tidak akan terlalu terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar, dan sekaligus mengurangi kerentanan melalui berkurangnya kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar. Tidak ada risiko kloning kartu, penggesekan ganda, atau bentuk penipuan keuangan umum lainnya yang menargetkan wisatawan.
Bak gayung bersambut, pada 29 Agustus 2022 merupakan Fase uji coba QR lintas batas linkage pembayaran antara Indonesia dan Thailand. Pengguna dari Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran seluler mereka untuk memindai Kode QR Thailand dan QRIS untuk membayar transaksi di merchant. Gubernur Bank Thailand, Mr. Sethaput Suthiwartnarueput, mengatakan, "Kolaborasi ini sebagai bagian dari inisiatif Konektivitas Pembayaran ASEAN, menunjukkan komitmen kami dalam meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas batas yang lebih inklusif. Di bawah hubungan ini, baik Thailand dan Indonesia konsumen dan pedagang sama-sama dapat menikmati keamanan, real-time, dan biaya pembayaran lintas batas yang efektif. Ini adalah sebuah langkah untuk menyediakan layanan transfer dana lintas batas waktu nyata pekerja migran, ekspatriat dan UKM. Melalui upaya gabungan dengan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, konektivitas pembayaran di ASEAN akan menjadi lebih inklusif seiring berjalannya waktu".
Keterkaitan hal di atas sejalan dengan keketuaan Indonesia dalam G20 dimana pembayaran lintas batas merupakan peta jalan untuk berkendara lintas negara dengan lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan inklusif pembayaran. Hal ini juga merupakan langkah nyata menuju pembayaran yang terhubung dan dapat dioperasikan melalui konektivitas ASEAN dan sebagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dalam keterkaitan ini pula menuntut setiap orang untuk memiliki kemampuan olah digital yang mumpuni. Bagaimana pun, transformasi digital pada sektor ekonomi akan memberikan ruang baru. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia adalah hal yang tak kalah penting dari konektivitas.
Memang ketika belum cakap menggunakan gadget rasanya masih gamang, namun jika sudah terbiasa rasanya jadi sangat mudah, cepat, dan tidak ribet. Seperti contohnya saat menggunakan aplikasi QRIS, awal pertama kali memang belum pernah, dan sedikit ribet karena perlu mengatur dan mendaftar, tapi karena kepepet dan tidak punya uang cash, saya terpaksa memakai QRIS untuk membayarnya, apapun itu, dan setelah dicoba berkali-kali, rasanya jadi sangat mudah dan cepat, cuma dengan bekal ponsel, tanpa uang cash lalu scan, sangat ringan. Satu-persatu barang belanjaan dibeli tanpa terasa jumlahnya.
Dan pengalaman itu pun pernah saya coba saat saya pergi ke Malaysia, pada awal-awal peresmian QRIS Cross Border dilakukan, dan ternyata di Malaysia memang semua sudah fasih menggunakan pembayaran serba digital, terutama menggunakan QR Code, jadi memang penggunaan pembayaran digital bisa menyingkat waktu. Tetapi waktu awal mencoba, saya gunakan QRIS memang ada kendala, karena memang di setiap negara memakai sistem pembayaran yang berbeda-beda. Waktu itu saya berbelanja di Buttonscarves, metode pembayaran yang saya gunakan melalui QRIS dengan BCA Mobile, waktu saya scan ternyata gagal, dan akhirnya beberapa layanan saya coba, mulai dari kartu kredit sampai aplikasi yang lain, dan akhirnya beberapa layanan berhasil, termasuk menggunakan Grab Pay dan juga kartu kredit (Visa PayWave), beberapa layanan tampaknya belum terkoneksi dengan baik, namun dalam beberapa bulan ke depan saya mencoba lagi untuk menggunakan QRIS, tertanggal 22 Agustus 2023, QRIS sudah bisa digunakan di Thailand, waktu pertama kali menggunakannya, saya mencoba di Hat Yai, Thailand Selatan, memakai aplikasi BCA mobile dan akhirnya berhasil dengan singkat.
Pengalaman tak berhenti disitu, rupanya implementasi penggunaan QR Code juga difokuskan pada ekosistem yang lebih luas seperti pasar tradisional, transportasi, dan tempat wisata. Penggunaan QRIS sepertinya tidak menemui kendala dalam penerapannya, karena sebagian besar masyarakat adalah pengguna uang elektronik, bahkan tempat saya, di Jogja, tepatnya Pasar Beringharjo yang notabene termasuk dalam kategori pasar tradisional, pelayanan sistem pembayaran di pasar tersebut telah berkembang ke dalam dunia digital yang lebih modern, bahkan untuk memperluas pembayaran digital pemerintah Yogyakarta mewacanakan dibentuknya smart city yang nantinya secara otomatis akan terkoneksi dengan segala hal yang berhubungan dengan alat pembayaran digital. Alhasil para pedagang yang termasuk dalam ekosistem pariwisata, termasuk pengecer, pelaku bisnis perhotelan, perusahaan makanan dan minuman, tempat wisata, transportasi, dan lainnya juga menikmati manfaat secara signifikan, termasuk peningkatan biaya dan kenyamanan, peningkatan penjualan, dan layanan yang bernilai tambah. Pembayaran kode QR menawarkan biaya transaksi yang lebih murah bagi pedagang dibandingkan kartu kredit, dengan biaya pertukaran yang lebih rendah. Solusinya mudah dipasang, dan lebih hemat biaya, meskipun ada biaya tambahan untuk perangkat dan layanan.
Dan selalu, bagaimana pun kita berusaha meraih sesuatu yang sempurna pastilah ada kendala, adalah pada pelaku atau pengguna itu sendiri, bagaimana jika masyarakat yang notabene gaptek dalam hal teknologi berusaha masuk ke dalam persaingan era digital yang kemungkinan terjadi ketidakseimbangan momentum peluang dalam hal pemanfaatan sistem pembayaran digital, masyarakat sadar jika pemanfaatan pembayaran digital memang perlu untuk menciptakan kondisi sistem keuangan yang semakin baik, tetapi jika terjadi masalah dalam penerapannya tentu masyarakat juga yang dirugikan, pertama mereka memang benar-benar tidak tahu cara memakai QRIS, yang kedua, mereka tidak sedang benar-benar menggunakannya sebagai langkah untuk menunjang pemanfaatan sirkulasi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih sederhana hanya untuk mengikuti tren saja, lalu problem yang terakhir, bagaimana jika masyarakat khawatir tidak bisa menggunakan dana secara tepat waktu tanpa harus menunggu. Tentu hal ini membutuhkan sebuah kebijakan bagi otoritas keuangan, khususnya Bank Indonesia, adalah mencari titik keseimbangan antara upaya mengoptimalkan peluang yang di usung oleh inovasi digital dengan upaya memitigasi risiko. Otoritas perlu mengidentifikasi solusi integrative untuk membawa masuk 91,3 juta penduduk unbanked dan 62,9 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekonomi dan keuangan formal dengan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh arus digitalisasi, dan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah.
Dalam digitalisasi memang perlu bergerak selaras dengan upaya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta kelancaran sistem pembayaran. Di satu sisi, perbankan perlu didorong untuk bertransformasi digital secara end to end agar mampu menjaga daya saingnya di era digital. Di sisi lain, interlink antara bank dengan fintech perlu dibangun dalam sebuah standard mekanisme yang jelas. Kerangka regulasi, entry-policy, pelaporan dan pengawasan perlu diselaraskan dengan tuntutan era digital, termasuk aspek pengendalian risikonya. Potensi monopoli yang dapat lahir dari penguasaan data granular oleh sedikit pihak perlu dicegah. Untuk itu, kehadiran infrastruktur publik yang menjamin keterbukaan data (data openness), transparansi, dan disiplin pasar, mutlak diperlukan, Langkah tersebut diimbangi dengan ketersediaan perlindungan data yang memadai dan komitmen terhadap kepentingan nasional.
Dalam segala hal memang mengembangkan sistem pembayaran itu penting namun lebih penting lagi adalah memiliki sistem pembayaran yang transparan dan aman. Guna mewujudkannya perlu dibentuk sebuah badan yang bertanggungjawab khusus, semacam bank sentral ASEAN mungkin, untuk mengelola dan memberikan pedoman tentang sistem pembayaran guna memberikan pelayanan yang tepat waktu dan efisien, lalu perlu adanya standar keamanan yang tinggi guna mencegah terjadinya pelanggaran data, dan yang terakhir adalah membangun sistem pembayaran yang ramah sekaligus inklusif, mudah dan fleksibel. Bagaimana pun kelak semua orang akan menikmatinya, jadi mau tidak mau sistem pembayaran digital juga harus memadai.
