'Nyesek', itulah istilah yang paling tepat menggambarkan apa yang kami para peserta CPNS Kejaksaan RI 2021 rasakan.
Pengumuman hasil telah dirilis dan banyak di antara kami yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dari sisi tes psikologi dan/atau kesehatan. Bukan banyak, tapi buaaanyak buannggeettt.Â
Padahal nilai yang kami miliki tergolong tinggi dibandingkan banyak nama-nama yang dinyatakan P/L (kode untuk peserta yang lolos tahap akhir).
Melalui tulisan singkat ini, yang mungkin tidak berarti apa-apa bagi lembaga sebesar Kejaksaan, penulis merasakan tes CPNS di Kejaksaan ini sengaja dikondisikan agar pihak-pihak di internalnya bisa bermain. Rapi sekali.
Tes kesehatan, kejiwaan dan psikotes disiapkan di akhir supaya peserta bisa digugurkan di poin itu.
Okelah kalau penulis tidak lulus, lantaran kalah nilai, sakit dan hal serius lainnya, tapi melihat banyaknya peserta yang nilainya tinggi namun dibuat TMS di bagian kesehatan dan psikotes, bukankah kita akan skeptis dengan pola penjaringan pegawai ini? Kita hanya ingin transparansi.
Banyak peserta mengikuti seleksi dengan harapan besar dapat terpilih menjadi abdi negara di instansi dan formasi yang mereka cita-citakan. Mereka mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari belajar materi SKD, SKB, diet ketat dan olahraga teratur untuk tes kesehatan, dan mencari informasi di sana-sini untuk memaksimalkan tes yang mereka ikuti.
Bodoh sekali bila orang ingin bertempur tapi mereka tidak persiapan.
Bicara soal persiapan penulis sendiri sadar betul akan melamar di mana. Sebelum memutuskan untuk ikut seleksi, penulis telah bertanya pada WA Kejaksaan RI untuk poin "tidak bertindik dan bertato", harapannya ingin kejelasan. Tapi tidak ada balasan. Padahal niatnya ingin tahu apakah bertindik karena adat (sejak bayi) itu diperbolehkan atau tidak (penulis ada dokumen dari lembaga adat). Supaya tidak dibuat TMS di akhir. Tapi ya tidak dibalas.
Beberapa teman yang lain juga pergi ke rumah sakit untuk tes kesehatan, dan dokter menyatakan sehat. Tidak ada penyakit dalam, semua organ baik.
Namun ketika melihat hasil tes, ada banyak nama yang TMS di bagian kesehatan, penulis jadi ragu dan bertanya, parameter apa yang digunakan untuk menyatakan orang itu tidak sehat? Masakan ribuan orang tidak sehat?
Kami ingin transparansi, tolonglah dipublikasi hasil tes kesehatan kami, poin apa yang menjegal kami? Kami perlu hasil itu supaya kami tidak melamar lagi di instansi yang menyertakan tes kesehatan. Kami sadar seribu alasan bisa menjegal kami.
Kalau tahu dari awal gigi tambalan tidak boleh, ya kami tidak melamar di situ. Atau mata minus 100, atau ada kurap, panu tidak boleh, telinga bertindik walau karena adat tidak boleh, lipatan mata sebelah tidak ada, ada bekas jahitan di kulit, gigi tidak rata, dsb. Masakan kami peserta bodoh masih mau melamar ke situ? Karena akan di buat TMS juga?
Harusnya parameter seperti ini disampaikan di awal. Atau jika tidak disampaikan di awal, penulis menyarankan untuk tes kesehatan, kejiwaan dan psikotes ini dilakukan di awal sebelum SKD dan SKB. Supaya tidak ada yang merasa dizodlimi di hasil akhir.
Dan mereka yang dinyatakan sehat, waras dan memenuhi standar psikologi bisa melanggeng dengan tenang tanpa ada ancaman TMS. Karena hanya berbalap nilai saja.
Kami perlu tahu jika kami sakit, kami sakit apa, sehingga kami bisa cepat berobat. Jika kami gugur karena masalah sepele, apanya yang masalah? Supaya kami bisa segera benahi, dan sebagainya.
Jika mereka tidak sehat mereka masih bisa melamar di instansi daerah atau yang tidak mencantumkan syarat tes kesehatan. Dengan begini waktu mereka tidak terbuang dan perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia. Anak orang loh ini, kasihan.
Kami ribuan nama yang TMS ingin kejujuran, transparansi dan kejelasan, dibuka dong, please.Â
Katanya ingin jadi lembaga yang dipercaya? Bagaimana mau dipercaya kerjanya, dari rekrutmen pegawai saja ada indikasi tidak jujur.
Penulis sudah banyak mendengar kabar simpang siur, bahwa "butuh budget satu Toyota Fortuner bila ingin jadi pegawai di Kejaksaan". "Intinya orang dalam, mau anak pejabat daerah pun tidak ada guna kalau tidak ada koneksi ke internal Kejaksaan di pusat", dan sebagainya.
Bolehkah kami percaya bahwa rumor itu benar-benar ada? Kami rasa kami bisa percaya jika tidak ada transparansi tentang hasil tes kami yang katanya adalah "dokumen rahasia negara".
Bullshit.
Nulis beginian juga risiko. Tapi ya sudahlah. Yuk viralkan.
