Maka dari itu pemerintah hadir dengan program-programnya menciptakan sekolah gratis dengan kualitas yang sama dengan sekolah yang sering dinamakan sekolah favorit bagi rakyat miskin , rumah sakit dengan pengobatan gratis, menciptakan kawasan yang ramah lingkungan dan ramah anak dengan memberantas tempat maksiat dan mengubahnya menjadi tempat yang bermanfaat (bahkan bekerjasama dengan swasta). Berusaha mengatasi banjir bagi rakyat kota Jakarta. Bukankah pemimpin seperti ini sudah sangat ideal sekali? Pemimpin mana yang seperti ini.
Dan saat-saat isu paling sensitive soal reklamasi, pemerintah berkomitmen untuk menggunakan bagian yang akan didapatkannya untuk membangun tempat tinggal bagi rakyat. Karena tidak mungkin merugikan pihak swasta yang sudah mengeluarkan modal sangat besar (tidak etis), dan nanti ke depan investor akan kapok dan tidak percaya pada pemerintah. Lagian ketika pulau tidak dibangun, tidak ada manfaat apapun bagi rakyat, ketika pulau dibangun maka ada sedikit harapan untuk mencicipi manfaat yang akan ditimbulkan.
Bagi masyarakat kecil yang tidak mungkin membeli dan memiliki rumah secara pribadi, pemerintah membuat rusun sekelas apartemen dengan harga yang terjangkau untuk ditinggali. Tidak mungkin pemerintah memberikan uang kepada masing-masing keluarga untuk membeli rumah yang harga satunya bisa di atas setengah miliar Rupiah. Maka dari itu pemerintah menciptakan rekayasa sosial untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Pemerintah memberikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, gratis naik bus Trans Jakarta bagi masyarakat yang ekonominya pas-pas’an. Bahkan di saat praktek KKN masih mendapat kompromi, pemerintah akhirnya bergulat dengan para mafia anggaran, mengamankan uang rakyat.
Indonesia membutuhkan kepala daerah yang berani memutus mata rantai itu. Sehingga pemerintahan yang di pusat maupun daerah dapat berjalan dengan baik, dengan iklim birokrasi yang transparan dan profesional. Terberantasnya rantai KKN dipastikan akan berdampak baik mengurangitingkat kemiskinan dan tingkat buta huruf, terutama di daerah pelosok, seperti: pedalaman Kalimantan, Papua, dsb.
Keadilan dan kesejahteraan menjadi hal yang satu paket dengan persatuan, karena mendukung relasi antara pemerintah dan rakyat. Pemilih harus cerdas memilih, paslon mana yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi beragamnya kelas sosial.
3. “Golput Bukan Solusi” dan “Bukan Pilihan”
Penting dipahami oleh masyarakat, tindakan golput itu hanyalah tindakan melarikan diri dari berbuat baik. Tahu cara berbuat baik tetapi tidak melakukannya sama saja dengan jahat karena membiarkan kejahatan itu merajalela.
Golput bukanlah solusi karena tidak dapat merubah apapun. Tidak sesuai dengan ajaran agama (harus memilih yang baik, dan siap menderita bagi kebaikan itu, karena Tuhan itu baik) dan secara nilai kemanusiaan, tidak menaruh minat sedikit pun bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik. Golput tidaklah berbeda dengan menginginkan status quo.
Golput bukan pilihan, karena tidak memilih dengan mengklaim dirinya adalah golonga putih merupakan kesalahan besar. Seseorang harus berada pada kubu yang benar, dan untuk tahu mana yang benar dan mana yang kurang benar maka harus berbijaksana mengamati fenomena yang terjadi. Melihat benar dan salah bisa diterawang. Hanya diam tidak akan memberikan manfaat, seperti tidak bertindak apa-apa untuk mengusahakan kemerdekaan Indonesia karena beranggapan dijajah itu tidak ada bedanya dengan merdeka tanpa mempertimbangkan semua sisi.
Libur nasional untuk nyoblos bukanlah liburan untuk senang-senang. Makna sebenarnya dari liburan ini adalah untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam mensukseskan pilkada. Anak muda sebagai generasi penerus bangsa dan jumlahnya paling banyak sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia khususnya di Jakarta. Jangan sampai Indonesia hanya berumur 73 tahun karena tidak bertahan lama, sedikit-sedikit mau pecah dan bentuk negara baru. Indonesia bukanlah harga mati, tetapi harus harga hidup!
