Dr. Bruce Bennett, pakar pertahanan dari Rand Corporation, dalam laporan yang diterbitkan pada 2023, menyatakan bahwa program rudal balistik Korea Utara adalah salah satu ancaman paling kompleks yang dihadapi dunia saat ini. Bennett menegaskan bahwa Korea Utara tidak hanya berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir, tetapi juga sistem pengiriman yang mampu melampaui pertahanan rudal negara-negara besar. Laporan Rand menunjukkan bahwa jika situasi ini tidak segera ditangani melalui upaya diplomatik yang tegas dan peningkatan kemampuan pertahanan rudal, ancaman ini bisa memicu ketegangan militer yang lebih besar di kawasan dan di seluruh dunia.
Selain itu, Laporan Dewan Keamanan PBB pada awal 2024 menunjukkan bahwa Korea Utara telah melakukan 13 uji coba rudal selama 2023, meskipun di bawah tekanan dan sanksi internasional. Hal ini menunjukkan keteguhan rezim Korea Utara dalam mempertahankan program nuklirnya, meskipun mendapat tantangan global.
Â
Dampak pada Keamanan Global
Ancaman nuklir ini tidak hanya berdampak pada keamanan kawasan, tetapi juga pada tatanan global. Ketidakstabilan di Semenanjung Korea dapat memicu konflik yang meluas, melibatkan negara-negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat. Menurut The International Institute for Strategic Studies (IISS), ancaman ini tidak hanya menciptakan ketegangan antara Korea Utara dan negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga mempengaruhi perhitungan strategis negara-negara besar lainnya.
Ahli hubungan internasional, Dr. Jeffrey Lewis dari Middlebury Institute of International Studies, menyatakan bahwa "eskalasi konflik di Semenanjung Korea berpotensi memicu perlombaan senjata baru di kawasan, khususnya di Asia Timur. Ketegangan ini bisa menarik keterlibatan militer dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, seperti Amerika Serikat dan China."
Selain potensi kerugian langsung, ancaman nuklir di Semenanjung Korea berisiko memperlemah stabilitas internasional secara menyeluruh. Menurut laporan dari The International Institute for Strategic Studies (IISS) (2023), ketegangan di Semenanjung Korea dapat mengubah tatanan aliansi militer global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China terkait pengaruh di Asia Timur, ditambah hubungan antara Korea Utara dengan Rusia, meningkatkan risiko terbentuknya blok-blok kekuatan yang bersaing. Hal ini bisa memicu konflik di luar Semenanjung Korea dan mempengaruhi dinamika keamanan global, karena setiap kekuatan besar akan berusaha melindungi kepentingan strategis mereka di kawasan tersebut.
Dr. Bruce Klingner, peneliti senior di The Heritage Foundation, juga memperingatkan dalam analisisnya pada 2023 bahwa setiap eskalasi militer di Semenanjung Korea dapat memperburuk ketidakstabilan di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya bahwa ketegangan di Korea Utara tidak hanya berdampak pada Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap keamanan negara-negara di ASEAN, yang terletak di jalur perdagangan internasional yang vital. Dampak ini menunjukkan bahwa ancaman nuklir Korea Utara tidak hanya menjadi masalah regional, tetapi juga tantangan besar bagi stabilitas perdagangan global, yang akan terganggu oleh konflik besar di kawasan tersebut.
Upaya Internasional dan Sanksi Ekonomi
Upaya internasional untuk menangani ancaman nuklir Korea Utara melibatkan berbagai strategi, termasuk sanksi ekonomi dan diplomasi multilateral (Kusuma, 2024). Resolusi Dewan Keamanan PBB 2397, yang diterapkan pada tahun 2017, merupakan salah satu langkah paling signifikan untuk menekan program nuklir Korea Utara. Namun, efektivitas sanksi ini sering kali diragukan. Menurut laporan oleh International Crisis Group (2024), sanksi tersebut tidak selalu berhasil menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara mitra dan jaringan pasar gelap yang membantu negara tersebut menghindari batasan internasional. Laporan ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi memainkan peran penting, mereka harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan kerjasama internasional yang lebih efektif.
Namun, efektivitas sanksi ini sering kali diperdebatkan. Ahli ekonomi internasional, Marcus Noland, dalam studi yang diterbitkan oleh Peterson Institute for International Economics (2023), menyatakan bahwa sanksi ekonomi terhadap Korea Utara memiliki dampak terbatas karena keterlibatan mereka dengan pasar gelap internasional dan bantuan diam-diam dari beberapa negara. Oleh karena itu, sanksi perlu disertai dengan upaya diplomatik yang lebih kreatif dan terkoordinasi.
