Di sisi lain, Polri dengan TMC (Traffic Management Control)-nya sesungguhnya bisa berperan besar menjadi panglima sekaligus pasukan yang melayani masyarakat dalam pengaturan perjalanan mudik itu.
Mungkin karena sifat masing-masing korps yang cenderung menjalankan Tusi (Tugas dan Fungsi) korpsnya sendiri sehingga secara alamiah menjadi berjalan sendiri-sendiri. Secara alamiah tidak muncul koordinasi dan kolaborasi antara Kemenhub dan Polri. Apalagi dengan pihak-pihak lain yang bisa menjadi tim asistensi.
Di sini, diperlukan sebuah kemauan politis (political will), baik dari Kemenhub ataupun Polri (plus Jasa Marga) untuk bersatu dan membentuk sebuah Tim Gabungan yang bersifat adhoc (sementara) selama Musim Mudik dan berada di bawah satu pimpinan. Pimpinan itu bisa dari Polri bisa dari Kemenhub. Dengan adanya tim gabungan atau tim adhoc ini, maka pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan pun bisa diperintahkan untuk bergabung. Contohnya Pertamina dan Kemkes; yang satu berkepentingan dengan pengaturan pengiriman bahan bakar minyaknya, yang lain berkepentingan dengan penugasan petugas kesehatan dan pendirian pos kesehatan.
Jika tim gabungan telah terbentuk, maka orang-orang Kemenhub atau siapa pun dalam tim gabungan yang memang memiliki kompetensi dalam penanganan lalulintas mudik diberi kepercayaan untuk bergabung dan membantu tim.
Tim gabungan yang lintas sektoral itu harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu aturan main dengan satu komando dengan satu tujuan yaitu melayani publik dalam perjalanan mudik yang lancar dan aman. Untuk itulah orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang transportasi massive, baik manusia maupun barang, harus diberi kesempatan.
Dengan itu, maka jauh sebelum masa mudik tiba, mereka bisa segera memulai dengan analisa skenario dan dengan alat-alat manajemen lain yang diperlukan. Masing-masing skenario akan membutuhkan bentuk penanganan yang sesuai.
Adanya tim gabungan yang berada di bawah satu komando, memungkinkan adanya koordinasi dan kolaborasi. Tim gabungan yang kompeten dan diberi wewenang yang sesuai inilah cerminan bahwa bangsa Indonesia bakal mampu mengantisipasi situasi sulit yang bisa muncul dari perjalanan mudik massal jutaan warganya.
Soal masyarakatnya yang kebanyakan belum bisa mengantisipasi, ya berarti memperkuat pendapat bahwa Pemerintahlah yang semestinya berinisiatif mencari jalan yang terbaik untuk membantu rakyatnya mudik dengan lancar, aman, dan nyaman. Tim Gabunga yang berisikan orang-orang kompeten dan diberi wewenang memadai adalah jawabannya.
Semoga pada Mudik Lebaran 2017 kita melihat adanya Tim Gabungan demikian.
===============
Referensi:
