Unit-unit apartemen ini hanya menyisakan banyaknya ruang-ruang kosong karena para konsumennya adalah orang-orang yang memang tidak berniat untuk menghuni unit-unit tersebut; hanya sekedar untuk disewakan atau malah dibiarkan kosong begitu saja.
Motivasi mereka murni investasi untuk mendapatkan gain dari kenaikan harga properti, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Data-data statistik di atas seperti menyuguhkan sebuah potret Kota Jakarta yang memberi pesan penting tentang potensi kegagalan pemerintah propinsi dalam mengelola sebuah kota berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan berkelanjutan, pada saat kota-kota lain di dunia justru sedang berlomba-lomba melakukan hal itu.
Ancaman kesenjangan sosial sudah tampak di depan mata, yang kalau tidak ditangani dengan baik, dalam jangka panjang akan memunculkan bibit-bibit konflik horizontal yang akan tumbuh dan berakar dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Tentunya kita tidak bisa menampik fakta bahwa pemprov DKI jakarta sebenarnya sudah mulai melaksanakan program DP 0 persen. Sampai saat ini, pemprov sudah meluncurkan 2 proyek apartemen untuk melaksanakan program, yang terbaru berada di kawasan daerah Cilangkap.
Namun terus terang jumlah pasokan yang berjumlah sekitar 1.000 unit ini masih jauh dari memadai karena ketimpangan antara tingkat kepemilikan dan kebutuhan atau backlog rumah di DKI Jakarta yang sudah semakin lebar.
Data PPDPP Kementrian PUPR tahun 2015 menunjukkan kepemilikan hunian milik pribadi hanya 51,09 persen sementara angka backlog pada tahun tersebut mencapai 1,27 juta unit rumah.
Pemprov DKI Jakarta tentu sudah tau persis kondisi ini. Media akhir 2019 lalu pihak pemprov melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa mereka merencanakan akan menyediakan hunian sebanyak 250.000 unit dalam upaya mendukung keberhasilan program DP 0 Rupiah melalui kepemilikan rumah rakyat layak huni.
Hanya saja tidak ada penjelasan lebih jauh tentang di mana saja titik-titik sebaran pembangunannya, kapan mulai direalisasikan, dan sudah sampai di mana progres perencanaan untuk mengeksekusi rencana ini.
Itulah menurutku yang menjadi problem pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Pembicaraan tentang implementasi program DP 0 rupiah sudah digaungkan ke publik tidak lama setelah pelantikannya sebagai gubernur, namun, sampai saat ini, realisasinya berjalan dengan sangat lambat kalau tidak bisa dikatakan jalan di tempat.
Masing-masing pihak yang berkepentingan di lingkungan pemprov, mulai dari Sekda Propinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, atau Perumda Pembangunan Sarana Jaya, hanya bisa menggulirkan wacana demi wacana ke publik tanpa diikuti rencana implementasi yang terukur.
