Sanksi Tindak Pidana Perbankan

"liablity that asupervisory party (such as an employer) beras for the actionable conduct of subordinate or associate (such as an employee) based on the realationship between the two parties"

Sehubungan dengan doktrin pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability ini, dapat dikemukakan 3 (tiga) hal yang berkaitan dengannya, yaitu, pertama, doktrin ini berpangkal tolak dari ajaran respondeat superior, yang adagiumnya bisa diartikan sebagai " a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agents". 

Kedua, doktrin ini didasarkan pada "employment principle", dimana seorang majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para karyawan; sehingga dikatakan bahwa "the servant's act is the master's act in law; dan,  ketiga, doktrin ini juga didasarkan pada "the delegation principle".

Dengan demikian, kesalahan atau guilty mind dari karyawan hanya dapat dihubungkan kemajikan, apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan. Jadi harus ada "a relevan delegation of power and duties" menurut undang-undang.

Doktrin vicarious liability ini, yang sering disebut juga sebagai respondeat superior, atau yang juga dinamakan sebagai theory of imputing, karena perbuatan seorang pegawai yang bertindak untuk kepentingan korporasinya dimasukkan atau diteruskan ke dalam korporasinya.