Peristiwa kebakaran besar terjadi di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam. Diduga kebarakan ini terjadi akibat pipa BBM di kawasan Depo meledak. Akibat dari persitiwa tersebut, belasan orang meninggal dunia dan ratusan warga mengungsi.
Ledakan tersebut berdampak pada permukiman warga, padahal kita ketahui sendiri bahwasanya Depo Pertamina merupakan kawasan objek vital yang seharusnya tidak ada permukiman di sekitar.
Inilah akar masalahnya, karena kawasan objek vital yang seharusnya tidak diperuntukkan pada pembangunan pemukiman malah dijadikan warga sebagai kawasan permukiman yang berdekatan dengan lokasi Depo Pertamina Plumbang.
Dilansir dari Kompas.com, menurut pengamat ekonomi dan energi, Fahmi Radhmi mengatakan bahwa lokasi Depo Pertamina Plumang seharusnya sudah tidak layak lagi lantaran sebagian pipanya sudah melewati kawasan penduduk. Maka dari itu, ia memberikan solusi untuk memindahkan Depo tersebut jauh dari permukiman.
Apakah salah pihak pemerintah yang tidak memindahkan lokasi Depo ini jauh dari permukiman ataukah apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kaji terlebih dahulu dari sisi tata kota.
Menjadi pertanyaan, antara Depo dan Permukiman mana yang lebih dulu dibangun. Dari sini lah kita bisa menelusuri sebab akibat tumbuhnya permukiman yang banyak di sekitar Depo tersebut.
Depo Pertamina Plumpang dibangun pada tahun 1972 dan mulai berfungsi pada tahun 1974. Terminal BBM ini memainkan peran penting dalam pengiriman BBM di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Terminal ini memiliki lahan luas sebesar 48.352 ha dan memiliki kapasitas tangki penimbun yang besar, yakni sebesar 291.889 kiloliter.
Perlu diketahui, sekitar tahun 1972 hingga 1975 Jakarta tentu tidak seramai saat ini. Bisa dikatakan kawasan ini masih bersih dari permukiman yang ada.
Jadi, berdirinya Depo tersebut tentu sudah memikirkan dampak terhadap kawasan sekitar, makanya saat dibangun tidak dekat dengan permukiman padat penduduk.
Maka pastinya, saat pembangunan pihak Pertamina sudah mengikuti aturan-aturan tertentu yang mengatur terkait jarak antara objek vital dengan permukiman.
