Dana yang sangat besar dialokasikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia rupanya sia-sia sja. Faktanya penggunaan sebagian dana tidak tepat sasaran. Mirisnya hanya dihabiskan untuk urusan studi banding dan rapat di hotel.
Bayangkan saja dana anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 Triliun akan tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Ini berarti penggunaan anggaran yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait tidak tepat sasara dan lari entah kemana. Malahan anggaran yang begitu banyak tidak digunakan untuk aksi nyata dalam mengetaskan kemiskinan malah digunakan dalam rapat program kemiskinan di hotel
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang,"Ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Jumat (27/1/2023).
Rupanya dana yang begitu banyak yang tujuanya untuk mengurangi angka kemiskinan malah tak bisa berguna sama sekali. Seharusnya kementerian dan lembaga terkait harus segerah melakukan reformasi secara besar-besaran dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam kegiatan program pengentasan kemiskinan. Misalkan bisa memanfatkan teknologi digital agar kegiatan sosialisasi program bisa lebih menghemat biaya.
Jika hal ini dibiarkan maka kedepan akan berulang kembali dan yang dikeluarkan sebegitu besar tapi tidak terserap dengan baik malah banyak terserap pada kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak pada masyarakat miskin.
Kementerian dan lembaga terkait tidak perluh untuk mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel, ini hanya buang-buang anggaran saja. Padahal masyarakat miskin kita masih begitu banyak.
Menurut pernyataan dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ia menjelakan dengan anggaran yang besar kemisknan hanya turun 0,6. Ini jelas sangat merugikan negara, target dan pencapaian negara yang menginginkan angka kemiskinan turun malah tidak ada hasilnya.
 "Anggaran hampir Rp 500 triliun penanganan kemiskinan, tapi hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6 persen," ujar Azwar di KPK, Rabu (14/12/2022).
Jika mengacu pada data BPS, per Maret 2022 angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan dibulan yang sama sebesar 9,5%
Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 Â diketahui belum mencapaian sebelum pandemi Covid-19.
Diketahui, jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan per September 2019, yang merupakan publikasi terakhir sebelum terjadinya pandemi, masing-masing 24,78 juta jiwa dan 9,22 persen.
Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi meminta dengan tegas APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2023 fokus untuk kegiatan produktif. Salah satunya yakni dengan mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
