Kembali aceh di panaskan dengan suasana politik yang akan berlangsung tidak lama lagi, hanya tinggal hitungan bulan saja jika qanun mengenai pilkada sudah rampung dan disahkan oleh pihak legislative dan yudikatif. Memang banyak menuai pro dan kontra mengenai qanun tersebut karena sarat dengan kepentingan para elit politik bukan mengenai kepentingan masyarakat banyak lagi.
Mengenai calon independent pun banyak mengundang perbedatan di kalangan mereka yang mengaku orang-orang peduli terhadap masyarakat aceh, terhadap rakyat aceh atau terhadap kepentingan golongan mereka sendiri.
Sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi yang membolehkan calon independent untuk ikut bertarung di kancah politik aceh untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur, karena aceh lah yang memperkenalkan kepada propinsi lain mengenai calon independent yang telah sukses di lakukan 4 tahun silam.
Tetapi lagi – lagi para elit politik aceh mengatakan calon independent hanya bisa di lakukan sekali saja yaitu 4 tahun silam sesuai dengan isi UUPA yang lahir dari MOU HELSINKIE. Keputusan mahkamah konstitusi sudah bersifat final, dan selaku kita warga Indonesia yang mempunyai aturan hukum harus menghargai dan mematuhi keputusan yang telah di keluarkan oleh mahkamah konstitusi, bukan dalam sikap mempunyai kepentingan atau tidak tetapi itu lah hukum yang keluar dari ranah politik.
Memang keputusan mahkamah konstitusi tidak sesuai dengan isi UUPA tetapi secara hukum keputusan itu sudah bersifat mutlak dan harus di jalankan, karena aceh masih termasuk dalam wilayah NKRI dan tetap saja isi UUPA tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, jika ada yang bertentangan maka UUD 1945 lah yang harus di utamakan.
Gejolak politik di aceh yang semakin memanas, membuat rakyat aceh berada di dalam dilema seperti dulu lagi, bukan karena kontak senjata tetapi karena perperangan politik yang membuat rakyat harus percaya kepada siapa?
Jika waktu konflik aceh dulu kita bisa melihat yang mana GAM dan yang mana TNI, tetapi sekarang yang bikin rakyat pusing dan mulai ragu terhadap sosok pemimpin bagaimana yang akan dipilih karena kita sudah berperang dengan orang-orang sesama kita. Istilahnya “ka di muklok awak tanyo ngon awak tanyo”.
Dan disinilah letak permasalahannya ketika di aceh sudah sangat kurang sosok pemimpin, hampir tidak ada lagi sosok pemimpin yang ada hanya penguasa saja. Mereka yang hanya mementingkan kepentingan golongan yang bersifat pemenuhan kekuasaan saja. Sangat di sayangkan jika kondisinya seperti ini terus dan berkelanjutan. Akan seperti apa aceh kedepan jika kondisinya tidak berubah malah semakin parah.
Hilangnya sifat kepemimpinan yang melahirkan sifat kekuasaan di kalangan elit politik. Sifat kepemimpinan yang di pakai oleh para raja-raja aceh dahulu ( sultan iskandar muda ) yang mengedepan nilai-nilai keagamaan seperti pribahasa “adat bak peuto meureuhom, hukum bak syiah kuala, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana”. Itulah kiblat pemimpin di aceh yang telah mulai di hilangkan oleh para penguasa.
Pemimpin selalu mengedepankan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Agama dan adat adalah hal yang harus selalu di junjung tinggi, seperti kata- kata sultan iskandar muda “matee aneuk meupat jirat,matee adat pat tamita”. Begitu kokohnya pondasi kepimpinan masa sultan iskandar muda sampai beliau mau mengorbankan anaknya sendiri karena telah melangggar hukum agama dan adat. Sedangkan sifat kekuasaan yang sedang di kembangkan oleh para elit politik yang tidak bertanggung jawab terhadap “peunutoh tuha” yang mulai mengkebiri sifat kepemimpinan dan menggantikannya dengan sifat kekuasaan.
Realitasnya sekarang intimidasi terjadi dimana-mana yang mempengaruhi kondisi politik sehingga para penguasa itu akan menang. Banyak kita lihat sekarang sifat kekuasaan itu terus berkembang dengan bermacam variasi dan berevolusi dengan sangat cepat. Sifat kekuasaan di dasari oleh perbuatan yang sangat buruk, sehingga sangat merugikan rakyat banyak. Praktek dari sifat kekuasaan itu merupakan praktek “money politik”, black camplain, serangan fajar dan berbagai macam cara yang selalu di hargai dengan materi, dan yang paling parah intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat. Apapun jalan akan di tembuh untuk memenuhi sifat kekuasaan tersebut, tidak tahu apakah jalannya baik atau tidak yang penting sifat kekuasaan itu terpenuhi.
Jika kondisi seperti ini terus berlanjut dan di biarkan saja maka aceh akan semakin terpuruk, apakah itu yang kita mau? Tentu saja jawabannya tidak. Kita harus berani melawan para penguasa itu dan berani menegakkan keadilan yang sesungguhnya seperti yang di cita-cita kan oleh WALI NANGGROE pemimpin yang sebenarnya.
By,
Hendra Susoh IB
