Dari enam negara itu, tiga di antaranya memiliki ikatan kuat dengan Amerika Serikat, yang memiliki hubungan sebagai "hubungan tidak resmi yang kuat" dengan Taiwan, sebuah pulau semi-otonom dengan penduduk 23,5 juta jiwa.
Taiwan pun juga tidak mau kehilangan "teman" di PBB Taiwan mulai berinvestasi di Pasifik Selatan. Taiwan telah menghabiskan US$215,87 juta antara tahun 2011 dan 2017, dibandingkan dengan US$1,21 miliar dari China
Papua Nugini, negara tempat Taiwan dan China berinvestasi, menurunkan kualitas hubungan diplomatiknya dengan Taiwan pada tahun 2018, yang menurut Taiwan disebabkan oleh tekanan dari China.
Ada alasan lain mengapa China menginginkan negara Kepulauan Pasifik berpihak padanya. Meskipun seluruh populasi dari 14 negara di Kepulauan Pasifik memiliki ukuran yang sama dengan sebuah kota di China, China masih memiliki kekuatan suara yang sama dengan Kepulauan Pasifik di Majelis Umum PBB,negara-negara Kepulauan Pasifik dapat menjadi teman yang kuat meskipun ukurannya kecil.
Dalam hal ini Indonesia Indonesia harus menjaga baik hubungan diplomatik dengan negara-negara Pasifik karena untuk menjaga kestabilan regional wilayah Pasifik.Dan strategi yang diterapkan Indonesia dalam kaitan dengan politik luar negeri di wilayah tersebut adalah meningkatkan kerjasama, mendorong peningkatan people to people interaction, dan meningkatkan peran beserta kepemimpinan Indonesia. Hubungan yang menarik adalah hubungan Indonesia-Vanuatu karena bersifat love-hate relationship. Sementara hubungannya dengan negara-negara lainnya di wilayah Pasifik relatif baik-baik saja meskipun ada ketegangan yang terjadi namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap Indonesia.
Pada era ini tidak menutup kemungkinan rivalitas antara Cina dan Amerika Serikat yang nantinya akan merusak stabilitas regional wilayah Pasifik yang membuat isu yang-isu serta dapat mengganggu kestabilan dapat lahir dari sumber-sumber konflik berupa kerawanan ekonomi, masalah etnis, dan dekolonisasi. Oleh karena itu Indonesia harus melakukan diplomasi secara lebih efektif lagi serta Indonesia wajib menghormati desakan dari negara-negara "kerdil" untuk mengembangkan lebih luas program harmonisasi permasalahan HAM dan kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak.
