Keran ekspor pasir laut di Indonesia kembali dibuka setelah 20 tahun dihentikan, dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat khususnya pemerhati lingkungan.
Di satu sisi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melihat ekspor pasir laut sebagai upaya untuk mengamankan pelayaran dengan menghindari sedimentasi berbahaya.
Namun, di sisi lain, kegiatan ini dianggap merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyikapi kebijakan ini dengan hati-hati dan mempertimbangkan beberapa aspek yang relevan.
Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dilakukan. Pasir laut merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir dan laut, serta berperan dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini dengan tidak mengganggu hasil sedimentasi laut yang secara alami terjadi. Keberlanjutan dan kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ekspor pasir laut.
Partisipasi publik harus diakui dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan terkait ekspor pasir laut. Keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang paling terdampak, sangat penting untuk memastikan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Pemerintah harus mendorong dialog terbuka dan transparan, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pegiat lingkungan, masyarakat pesisir, dan akademisi, dalam mengambil keputusan terkait ekspor pasir laut. Keterlibatan mereka akan memberikan wawasan yang berharga dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat.
Kebijakan ekspor pasir laut harus didasarkan pada data dan kajian akademis yang matang. Sebelum mengambil keputusan untuk membuka ekspor pasir laut, perlu dilakukan penelitian yang menyeluruh tentang dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.
Kajian ini harus melibatkan para ahli yang terampil dalam bidangnya dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti potensi abrasi, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya habitat laut. Hanya dengan data dan kajian yang kuat, kebijakan dapat dibuat dengan bijaksana dan mendukung keberlanjutan.
Pengawasan yang efektif harus dijamin dalam kebijakan ekspor pasir laut. Pengawasan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, eksportir pasir laut, dan tim pengawas yang ditunjuk.
Melalui pengawasan yang ketat, penyalahgunaan dan praktik ilegal dapat dihindari, serta perlindungan terhadap lingkungan dapat ditegakkan.
