Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait untuk memastikan pengawasan yang efektif dan menegakkan aturan yang ada.
Untuk menyikapi kebijakan ekspor pasir, perlu ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Ekspor pasir laut bisa memberikan manfaat ekonomi bagi negara, namun harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.
"Salah satu hal yang akan saya sampaikan bahwa kebutuhan reklamasi dalam negeri begitu besar. Kalau ini kita diamkan, tidak diatur dengan baik, maka bisa jadi pulau-pulau diambil untuk reklamasi, atau sedimen di laut malah diambil, akibatnya kerusakan lingkungan ini yang kita jaga dan hadapi. Makanya terbit PP ini." (Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan RI)
Kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berimbang. Perlindungan lingkungan dan partisipasi publik harus menjadi prioritas utama dalam menyusun kebijakan tersebut.
Keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, partisipasi masyarakat, kajian akademis yang matang, dan pengawasan yang efektif harus menjadi landasan dalam mengatur ekspor pasir laut.
Hanya dengan pendekatan yang bijaksana dan berkelanjutan, kita dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. (*)
( Referensi )
~ H.J.H.J.
