Nama : Hendra Hadi Kusuma
Nim. Â : 204102040051
Kls. Â Â :HPI 2Â Tugas UTS : politik hukum pidana
Menurut saya pribadi ,Politik Hukum Pidana di Indonesia
Masyarakat Indonesia sangat terfragmentasi; ini adalah hasil dari Keragaman yang melingkupi negara ini. Indonesia memiliki campuran yang kompleks dan menarik dari orang, agama, suku, dan budaya yang membuat pembentukan negara-bangsa bermasalah. Indonesia telah mampu membangun pemerintahan yang efektif dan stabil serta memiliki sistem ketatanegaraan yang diakui dunia. Di sisi lain, masalah melanda negeri ini; ini termasuk pelanggaran, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran politik, diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dan pers yang terbatas, serta toleransi beragama yang masih sangat minim.
Pemisahan agama dan negara di Indonesia juga menimbulkan kontroversi, karena pemerintah berusaha untuk menetapkan nilai-nilai Islam pada penduduknya. Hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi diakui oleh pengadilan, oleh karena itu setiap pengaduan tentang penanganan hak-hak dasar oleh pemerintah dapat dikenakan hukuman pidana. Lawan politik telah lama menuduh bahwa sistem peradilan di Indonesia bias terhadap mereka yang menentang politik. Namun kenyataannya, sistem peradilan di Indonesia mampu menangani semua jenis kejahatan dan kasus; terlepas dari politik mereka.
Tahanan Politik Ada banyak laporan tentang kejahatan, tahanan politik, dan lingkungan hak-hak rakyat. Misalnya, di Aceh, jumlah besar orang hilang hanya dalam satu bulan tahun lalu. Salah satu alasan mengapa kasus ini begitu mengkhawatirkan adalah karena Provinsi Aceh berada di wilayah transisi kekuasaan politik. Banyak dari mereka yang hilang bisa saja dikembalikan hanya oleh orang-orang yang bersikap oposisi. Hal ini menjadikan Provinsi Aceh sebagai daerah penting dalam perjuangan antara Jawa Timur dan Jawa Barat, dan pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa mereka tidak menindas rakyat.
Contohnya, Perdagangan narkoba adalah masalah lain yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia untuk menghadirkan di negara ini. Indonesia memiliki perdagangan narkoba yang berkembang pesat; banyak kejahatan yang tidak mau ditangkap oleh aparat penegak hukum karena resiko tertembak yang tinggi. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki cukup tenaga untuk semua pulau di wilayah tempat perdagangan narkoba terjadi. Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia menimbulkan permasalahan politik dan sosial yang akan mempengaruhi cara pelaksanaan hukum pidana di masa yang akan datang.
