Harapan Kesejahteraan Wacana Pajak 12 Persen

Kesejahteraan bagi semua, kiranya menjadi jargon yang mengemuka sesuai dengan kebijakan Pemerintah kini. Bagi kelompok menengah kebawah, perubahan taraf hidup menjadi harapan yang tetap diperjuangkan.

Namun mungkin berbeda dengan tingkat minoritas pada kelas atas. Kewajiban terhadap Pajak yang tinggi, seolah menjadi narasi yang dapat dikemukakan pada area marginal. Hingga muncul pergolakan yang seakan menjadi masalah bersama.

Padahal tidak.

Begitupula dengan wacana naiknya harga barang kebutuhan pokok sebagai penyertanya. Problematika sosial yang hadir dari keresahan, kerap memantik ruang konflik lintas "peradaban".

Arti kata, antar kelompok kelas-kelas sosial yang termanifestasi melalui kesamaan minat, nilai, dan perilakunya. Seperti yang Kotler ungkap dalam orientasi pragmatis antar kelompok sosial pada suatu masyarakat. 

Jika saat ini kita kenal dengan ruang-ruang sosialita, pun demikian serupa dengan pola yang dikemukakan oleh Kotler. Kesadaran semu akan kebersamaan membuat cara pandang manusia menjadi skeptis.

Circle era, yang dominan dalam area sosial bukan lagi berlatar solidaritas bersama. Perspektif pragmatisme tradisional rata-rata membawa cara pandang negatif terhadap semua hal. Inilah yang jadi soal dalam kesadaran kelas.

Dilain pihak, harapan akan kesejahteraan seakan menjadi "angin" bagi perubahan penghidupan. Namun, harus dipahami, bagaimana persoalan lain justru jadi perengut dari "kebahagiaan semu" tersebut. Semisal, perihal pajak 12 persen.

Kontraproduktif memang, dari penghasilan yang hendak didapat, justru direngut dengan hadirnya kebijakan pajak tinggi. Kesejahteraan yang diharapkan justru menghadapi kontrasnya kewajiban yang mengikat secara finansial.

Walau sekedar wacana, kiranya tidak tepat jika dikemukakan secara bersama dengan beragam program berorientasi kesejahteraan. Ini kiranya bagaimana historical materialism kelak menjadi penyebab terjadinya gesekan sosial berlatar ekonomi.

Bukan sekedar menafsirkan problematika sosial dalam berbagai pendekatan. Sekedar perihal nilai (value), kesenjangan akan semakin luas terjadi. Dimana makin diperparah dengan kesadaran mistis yang menjangkiti tiap individu.

Akankah kita terlena dengan wacana-wacana kesejahteraan yang harusnya dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang?

Atau kita hanya dapat sekedar menerimanya tanpa memberi rasio yang positif bagi pemanfaatannya kelak?

Hingga tanpa sadar kita hadapi problematika value secara masif tanpa memahami bagaimana mengatasinya.

Kesadaran menilai realitas inilah yang seharusnya dapat terasa seiring perkembangan zaman. Memahami berbagai peran tanpa harus menihilkan berbagai aspek, yang kiranya menjadi penting.

Dengan memaksimalkan konsep kemandirian diri dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Tentu publik akan menilainya sendiri.