Tema debat Capres pra Pemilu 2024 pertama tentu menarik untuk disimak. Lantaran tema yang diusung adalah menyoal pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, dan kerukunan.
Dari berberapa poin yang tersaji, perihal pemerintahan, hukum, dan HAM, kiranya jadi sorotan utama publik. Melihat rekam jejak dari para calon, yang tentunya jadi objek pembahasan faktual. Tak terkecuali perihal kebijakan publik yang pernah diterapkan.
Semua calon merupakan para pejabat publik yang memiliki pandangan proyektifnya masing-masing. Khususnya perihal visi misi yang disajikan sebagai "janji kampanye" pada gelaran pemilu kali ini.
Pertama adalah perihal regulasi pemerintahan, yang biasanya menjadi tolok ukur kepemimpinanan di masa mendatang. Baik dalam proses pelaksanaannya, maupun mekanisme penerapan kebijakan publik yang jadi sorotan utama.
Tak terkecuali perihal tantangan yang akan dihadapi pemerintah, jika terjadi berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan janji kampanyenya. Pun terhadap para pejabat publik (kabinet) yang terbentuk, dalam satu mekanisme pemerintahan yang demokratis.
Kedua adalah, proses demokratisasi yang keluar sebagai wujud kebijakan publik tentu memiliki aturan hukum yang mengikat. Dalam poin hukum, ada semacam penjelasan mengenai penerapan hukum secara demokratis, dan tidak tebang pilih.
Tentu dapat kita pahami proyeksi jangka panjang dalam penerapannya bagaimana akan tergagas melalui visi misi dari setiap calon. Pun perihal debat yang akan tersajikan dalam mode saling adu argumentasi dan gagasan.
Ketiga ini mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yang selalu dinarasikan sebagai upaya dari supremasi atas hak kemanusiaan. Khusus dalam berbagai kasus pelanggan HAM di masa lalu, yang dianggap belum tuntas hingga kini.
Kita tentu pahami, bagaimana rekam jejak dari masing-masing capres dalam konteks HAM, kala menjadi pejabat publik. Baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun Ganjar Pranowo, yang memiliki catatannya masing-masing.
Hal ini tentu akan menarik dikupas, lantaran disebut-sebut setiap kandidat memiliki catatan tersendiri perihal penegakan HAM. Apalagi jika pernah bersinggungan dengan persoalan HAM. Sebuah persoalan yang dapat menjadi presenden negatif bagi publik.
