Rekam Jejak Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Sebelum mengulas mengenai hubungan antar negara, Indonesia dan Israel, kiranya kita dapat pahami pengertian diplomatik secara ringkas. Tak lain sekedar menerangkan bahwa hubungan diplomatik merupakan suatu hal penting dalam pengakuan sebuah negara.

Seperti yang dikemukakan oleh Sumaryo Suryokusumo dalam ""Praktik Diplomasi". Tak lain merupakan kegiatan politik yang bersifat internasional dengan melibatkan sistem Pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu.

Termasuk yang diterangkan dalam UU 37 Tahun 1999, dengan penegasan luas dalam membangun kerjasama antar negara. Baik melalui lembaga Negara/Pemerintahan, badan usaha, organisasi politik, hingga lingkup masyarakat.

Namun, yang patut dipahami kemudian adalah pengakuan kedaulatan sebuah negara harus menjadi syarat utama terjadinya hubungan diplomatik. Nah, pengakuan kedaulatan inilah yang jadi hak penuh bagi negara lain jika hendak melakukan diplomasi.

Seperti halnya pengakuan Indonesia terhadap Negara Palestina, sejak deklarasi kemerdekaannya pada 15 November 1988. Dukungan Indonesia terhadap pengakuan Palestina terhadap negara-negara lain, kerap dijadikan narasi diplomatik secara internasional.

Dalam jurnal "Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina", Syarif Bahaudin Mudore menjelaskan bagaimana sikap tegas Indonesia dalam melihat penjajahan. Khususnya yang terjadi terhadap bangsa Palestina, sejak peristiwa 1948 silam.

Ketika KAA berlangsung pada tahun 1955, Indonesia pun tidak mengundang Israel dalam acara tersebut. Pada kala itu, Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Apalagi ketika Presiden Soekarno secara tegas mengemukakan tantangannya kepada Israel pada tahun 1962. "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantan Israel".

Atas dasar itulah, hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel tidak dapat terjalin dengan baik. Lantaran sikap Indonesia yang selalu membantu dan menyokong kemerdekaan bagi bangsa yang tertindas. Sesuai dengan isi dari Preambule UUD 1945.

Bahkan secara nyata tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel melalui keterwakilannya pada kancah internasional. Selain dari sikap Indonesia yang selalu aktif dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak.

Namun, narasi hubungan diplomatik "tak resmi", kerap mengemuka dalam tajuk yang lebih kompleks. Tak lain dalam sektor militer, yang pernah ramai diperbincangkan kala Indonesia membeli pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk pada tahun 1980 dari Israel.

Hubungan "tak resmi" ini, dapat dipahami sebagai hubungan bilateral yang dibangun dengan prinsip berbeda dengan diplomatik. Ada beragam unsur yang sarat kepentingan dalam konteks bilateral, walau kerap ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan politik.

Pada tahun 1993, Presiden Soeharto pun pernah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di Jakarta. Hal itu terjadi setelah perjanjian Perdamaian Oslo antara Palestina dengan Israel ditandatangani.

Selain itu, pada masa pemerintahan Gus Dur, upaya membangun komunikasi dengan Israel pun pernah dikemukakan melalui Menlu Alwi Shihab. Khusus dalam sektor ekonomi dan perdagangan, namun tidak dilanjutkan karena faktor pergantian Pemerintahan.

Selanjutnya pada masa kepeminpinan Presiden SBY. Indonesia mengambil kebijakan tegas untuk membatasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kecuali dalam pembahasan perihal upaya kemerdekaan bangsa Palestina.

Termasuk pernyataan keras Indonesia ketika terjadi serangan terhadap bangsa Palestina pada tahun 2006. Indonesia meminta agar Israel menarik pasukannya dalam konflik antara Israel dengan Lebanon. Serta mengakhiri penindasan terhadap bangsa Palestina.

Apalagi ketika pertempuran kembali meletus di Gaza pada 2008-2009, Indonesia dengan tegas menolak upaya normalisasi hubungan dengan Israel. Dengan pernyataan "normalisasi akan dipertimbangkan apabila Palestina telah meraih kemerdekaannya".

Dalam hal ini dapat kita pahami, bagaimana rekam jejak Indonesia dengan Israel ketika hendak melakukan hubungan diplomatik. Ada hal utama yang tidak dapat dilepaskan dari ikatan sejarah bangsa Indonesia dengan Palestina di masa silam.

Dukungan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kala itu tengah terjajah, menjadi poin penting dalam membangun hubungan diplomatik antar negara. Khususnya terhadap Palestina, yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia dari pada Israel.

Walaupun kerap tidak dapat dielakkan ketika kepentingan militer menjadi faktor terjadinya diplomasi "tak resmi" antara Indonesia dengan Israel. Selain karena faktor keterikatannya terhadap alutsista Indonesia yang masih didominasi oleh bangsa barat.

Namun, komitmen menjaga hubungan baik dengan Palestina pun tetap menjadi topik utama dalam membangun diplomasi antar negara. Serta terus diperjuangkan dengan memberi dukungan sosial bagi rakyat Palestina yang tengah menghadapi konflik saat ini.

Menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan kemerdekaan bagi bangsa yang terjajah selalu menjadi agenda utama Indonesia. Selain upayanya dalam membantu menyelesaikan konflik melalui berbagai pertemuan internasional.

Kiranya, kemerdekaan bagi bangsa Palestina tetap mutlak menjadi tanggung jawab sosial dan konstitusi bagi bangsa Indonesia. Baik hari ini ataupun nanti. Agar tidak terjadi lagi beda persepsi dalam memahami sikap diplomatik Indonesia bagi bangsa Palestina.

Semoga bermanfaat, salam damai, dan terima kasih.