Siapa sangka, sejarah Indonesia pernah mencatat polemik terkait pemilu yang pertama kali diadakan dengan catatan negatif. Selain dari konflik antar partai, gesekan sosial yang mengarah pada pertentangan ideologi pun mengemuka.
Lantaran beda prinsip dan tujuan partai, hingga menggorbankan masyarakat sipil dalam pertikaian antar golongan. Dalam hal ini pun pemantik munculnya pergolakan kedaerahan bersumber. Khususnya dalam upaya memperkuat basis massa pendukung partai.
Tepatnya pada pemilu tahun 1955, gelaran demokrasi yang pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia. Dengan tujuan menentukan komposisi parlemen dan kabinet yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan bangsa.
Namun, apa daya, gelaran pemilu yang dilakukan justru menuai konflik antar ideologi dengan berbagai konflik sosial disekitarnya. Seperti yang terjadi di Jogjakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi, Jawa Barat, dan berbagai daerah lainnya.
Bahkan upaya penculikan disertai kekerasan yang terjadi di Jogjakarta memantik reaksi sentimentil antar masyarakat. Tepatnya pada Januari 1954, aksi teror terhadap orang/tokoh publik menjadi wacana serius yang disikapi dengan aksi penangkapan.
Pada bulan Agustus 1955, di Sulawesi pun terjadi hal serupa. Yakni penculikan yang disertai pembunuhan kepada para panitia pemilu di daerah tersebut. Sama halnya dengan peristiwa di Brebes, yang menyebabkan 10 petugas pemilu meninggal karena pembunuhan.
Semuanya memang berlatar konflik politik antar partai yang maju sebagai kontestan pemilu 1955. Hingga keputusan mengenai hasil pemilu, dengan kekuatan massanya masing-masing, konflik terbuka pun terjadi dimana-mana.
Pergesekan sosial inilah yang kemudian mengkelompokkan masyarakat menjadi tiga bagian. Bagi yang berhaluan nasionalis, mereka diidentifikasi sebagai pendukung PNI. Sedangkan mereka yang berhaluan agama, diidentifikasi sebagai pendukung Masyumi dan NU.
Komponen ketiganya adalah komunis, dengan mayoritas anggotanya adalah buruh dan tani, diidentifikasi dalam PKI. Tiga kekuatan yang kelak hendak disatukan oleh Presiden Soekarno, dalam  Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai ideologi negara.
Selain itu, ada komponen yang sebenarnya berdiri sendiri dalam realitas politik kala itu. Yakni kelompok angkatan bersenjata, yang memiliki persepsi sendiri dalam menentukan arah pemerintahan. Tak lain karena orientasinya kala itu masih dalam masa revolusi.
