Belum usai persoalan internal yang menimpa partai Demokrat, kini kita melihat bagaimana partai Golkar tengah diterpa masalah serupa. Yakni dengan adanya wacana Munaslub, yang hendak mengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum partai Golkar.
Realitas politik yang kiranya dapat memberi kesan negatif bagi para calon konstituen. Pecah belah partai, menjadi fenomena jelang gelaran pemilu tahun 2024 mendatang. Khususnya dalam menyoroti persoalan internal partai-partai besar belakangan ini.
Tak luput dari masalah yang tengah menerpa Airlangga Hartarto usai diperiksa oleh Kejagung, atas dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit. Partai Golkar juga disebut-sebut tengah mengalami krisis kepercayaan kader.
Kala Generasi Muda Partai Golkar mengadakan diskusi membahas persoalan kepartaian yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu. Polemik internal partai, memang mencuat dengan berbagai narasi yang berkembang terkait kebijakan politik partai.
Walau Airlangga Hartarto meyakinkan bahwa partai Golkar baik-baik saja. Namun fakta yang ramai diperbincangkan justru bertolak belakang. Lantaran banyak tokoh partai Golkar yang menyatakan kesiapannya, untuk merebut posisi Ketum partai melalui Munaslub.
Bahkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bersama Bahlil disebut sebagai kandidat kuat, menggantikan posisi Airlangga Hartarto. Secara politis, persoalan ini tentu menjadi kerugian bagi partai Golkar. Dimana tiap partai seharunya sudah fokus pada persiapan pra pemilu.
Bukan hanya menampilkan goyahnya partai besar sekelas partai Golkar, dan partai Demokrat saja. Namun demikian pula dengan PDIP, khususnya terkait kader-kader PDIP yang justru memberi dukungan kepada kandidat capres lain.
Secara faktual memang ada semacam inisiatif politik yang bermuara pada kepentingan kelompok dan bahkan pribadi. Bukan hanya membuka ruang bagi terciptanya politik transaksional, melainkan hingga tendensi terhadap konflik kepentingan.
Dalam ekskalasi politik yang makin panas, tentu persoalan konflik internal dapat mempengaruhi elektabilitas partai. Secara perlahan ada perubahan cara pandang yang tampil ke permukaan, dalam memahami peta politik yang ada saat ini.
Politik dua kaki, atau bahkan tiga kaki, sudah muncul sebagai alternatif strategi yang menjanjikan. Berbekal hak menentukan pilihan, aturan organisasi justru kerap dilanggar. Baik secara komunal atau individual, dengan proyeksi pragmatis dan lebih terstruktur.
