Lagi! Menteri Dari Partai Nasdem Dibidik KPK

Kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian, ternyata sudah mulai dikuak oleh KPK. Menteri Syahrul Yasin Limpo, dari Partai Nasdem, yang berada di Kabinet Indonesia Maju, sudah beberapa hari lalu masuk dalam penyelidikan KPK. Disebutkan, sudah tiga kali KPK melayangkan surat pemanggilan terhadapnya, namun belum sekalipun diberitakan datang.

Surat pemanggilan pertama oleh KPK tercatat pada tanggal 6 Juni, dimana Mentan meminta penjadwalan ulang pemanggilannya oleh KPK. Kedua, pada tanggal 12 Juni, Mentan belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena ada tugas G20 di India. Sedangkan pemanggilan ketiga dilayangkan untuk tanggal 27 Juni mendatang, sesuai rekomendasi yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo.

Jadi, tanggal 27 Juni mendatang adalah pemanggilan terakhir yang dilakukan sesuai prosedural hukum KPK. Jika tidak datang juga, pemanggilan paksa bisa saja terjadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hari lalu, KPK menegaskan, terkait persoalan di Kementan, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik.

Walaupun sampai detik ini KPK belum merilis apa yang menjadi permasalahan di Kementan, sehingga diindikasikan sebagai tindak korupsi yang harus diselesaikan. Kita tidak dapat prediksi secara pasti, ada apa dibalik penetapan Mentan sebagai sosok yang harus ditelisik oleh KPK. Apalagi Syahrul Yasin Limpo juga tidak ditetapkan sebagai saksi, tersangka, atau status hukum lainnya.

Maka wajar, jika persoalan di Kementan ini mampu mengusik pertanyaan publik secara politis. Lantaran sebelumnya, Johnny G Plate selaku mantan Menteri Kominfo, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Johnny G Plate dan Syahrul Yasin Limpo, adalah dua Menteri yang sama-sama berasal dari Partai Nasdem. Selain itu ada Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup.

Bahkan, KPK menegaskan bahwa "mangkirnya" Mentan atas pemanggilan ini justru akan membuatnya merugi. Pernyataan inilah yang terindikasi sebagai putusan akhir terhadap status Mentan oleh KPK kelak. Seperti kita ketahui, bahwa penetapan sebagai saksi, biasanya akan berkembang menjadi tersangka. Apalagi posisinya adalah pemangku kebijakan tertinggi di dalam sebuah institusi.

Sebuah persepsi umum yang dapat dijadikan alasan publik dalam menilai persoalan politik saat ini. Selain belum terkuaknya secara utuh, siapa saja yang dapat dikembangkan menjadi tersangka dalam kasus BTS di Kominfo. Walau belakangan ini banyak disebutkan bahwa ada beberapa partai terlibat dalam kasus korupsi yang menimpa Jhonny G Plate.

Dalam kasus ini, tentu bukan saja persoalan politis yang dapat terbangun dalam beragam persepsi. Melainkan demoralisasi yang dibangun secara naratif terhadap tokoh-tokoh publik sesuai dengan realitas kepentingan politik. Lantaran hanya dari kalangan partai Nasdem saja yang seolah menjadi common enemy para elit politik saat ini. Namun persepsi ini dibantah secara langsung oleh KPK.

Sekali lagi telah dikemukakan di awal, bahwa persoalan ini bukanlah masalah politik. Melainkan persoalan hukum yang telah lama dipantau oleh KPK, khususnya pada Kementan. "Semua murni persoalan hukum, dan tidak ada persoalan lain", ungkap Firli Bahuri. Bahkan Jubir KPK, Ali Fikri pun menegaskan, penyelidikan atas dugaan korupsi di Kementan ini sudah berlangsung sejak tahun 2023.

Jadi, pandangan publik terkait politisasi dibalik kasus korupsi ini kiranya dapat terbantahkan. Semua berangkat dari pelaporan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang kebijakan pertanian. Di satu sisi, partai Nasdem pun menyikapi persoalan ini dengan memberi dukungan kepada KPK, dengan menyarankan agar Syahrul Yasin Limpo dapat segera mendatangi KPK.

Partai Nasdem, tetap membuka diri terkait berbagai kasus yang tengah menimpa kader-kadernya. Tentunya dengan memberi ruang penuh dan terbuka (transparan), seandainya persoalan korupsi ini benar adanya, ungkap Wasekjen Partai Nasdem, Dedy Ramanta. Semoga bermanfaat dan terima kasih.