Pasir Laut Dikeruk, Apa Kata Nelayan?

Maraknya pembahasan perihal ekspor pasir laut yang menjadi kebijakan Pemerintah kini tentu banyak tuai pro dan kontra. Walau dalam realisasinya Pemerintah menegaskan, hanya pada spot atau titik tertentu saja pengerukan pasir laut akan dilakukan. Jadi tidak pada daerah yang termasuk pada area konservasi alam, beserta dengan dampak yang akan terjadi terhadap habitat alaminya.

Skala prioritas yang dikemukakan demi pemenuhan ekspor pasir laut memang selalu hangat untuk dibahas. Walau alasan utama yang dikemukakan adalah untuk mengurangi dampak negatif atas sedimentasi, dari para pengamat lingkungan justru memiliki pandangan dan argumentasi berbeda. Disamping penetapan area hanya di sekitar muara sungai yang mengarah ke laut.

Sedimentasi secara alami dianggap tidak akan mengganggu atau merusak ekosistem yang ada, kecuali jika dilakukan pengerukan yang justru akan merubah dan mengancam ekosistem secara berkelanjutan. Hal ini pun pernah diceritakan oleh para nelayan kepada penulis, kala mampir di Banyuwangi, pasca ramai soal reklamasi Teluk Benoa.

Nelayan Pantai Pancer hingga Boom menolak keras upaya pengerukan pasir laut yang dipergunakan untuk kepentingan reklamasi. Hal ini berangkat dari problem lingkungan yang terjadi, diantaranya adalah penurunan jumlah ikan secara drastis. Tentu akibat dari keruhnya air laut yang juga merusak area lindung ikan-ikan secara reaktif karena kegiatan pertambangan di muara.

Apalagi jika kawasan tersebut merupakan area tangkap nelayan, yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian rakyat secara signifikan. Secara garis besar memang, pemahaman para nelayan atas kebijakan pasir laut, baik untuk kepentingan reklamasi, ekspor, atau industri ekstraktif yang selalu menimbulkan pertentangan. Apalagi jika sudah berkaitan dengan perilaku pertambangan.

Maka 10 tahun silam, melalui SK Menperindag Tahun 2003, ekspor pasir laut dihentikan secara sementara. Karena banyak terjadi penyimpangan dalam tata pelaksanaan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lantas, mengapa saat ini justru diberikan ruang terbuka (izin) untuk kegiatan pertambangan pasir laut?

Area pesisir adalah tempat tinggal bagi masyarakat yang bergantung secara ekonomi dari hasil laut. Bukan hanya nelayan, melainkan seluruh warga yang berkaitan dengan kegiatan sosial ataupun ekonomi secara luas. Apalagi Walhi dan Greenpeace juga menjelaskan perihal ancaman terhadap lingkungan atas dibukanya area pertambangan di sekitar muara.

"Sedimentasi pasir laut itu kan terbentuk dalam waktu lama, lha kalau ditambang pasti cepat habis, mas. Kalau sudah habis, apakah tambang itu akan pindah ke lokasi lain?", ungkap seorang nelayan di Pantai Boom. Belum lagi limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan, sudah dipastikan dapat merusak ekosistem pantai dan laut disekitarnya.

Bahkan Walhi menegaskan, perilaku pertambangan pasir laut akan memberi dampak langsung bagi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Abrasi akan terjadi secara masif, dan penurunan ketinggian pulau/wilayah pesisir akan lebih cepat terjadi, ditambah dengan alam sekitar yang terdampak. Terlebih adanya narasi politik yang turut mengemuka dengan hadirnya kebijakan ini.

Bersama nelayan Pantai Merah, Banyuwangi (sumber: dokpri)

Melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut, Pemerintah dianggap terbuka dengan korporasi atas eksploitasi alam dalam pemberian izin pertambangan. Bahkan lebih lanjut diungkapkan, pengambilan pasir laut tidak hanya di area pesisir, dengan memungkinkan untuk penambangan di dasar laut.

Senada dengan kekhawatiran akan kerusakan alam, mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti pun memberi pernyataan serupa. "Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut", ungkapnya. Jadi, bukan serta merta memberikan respon negatif, melainkan dengan kebijakan yang lebih solutif dalam menyikapi persoalan sedimentasi ini.

Terlebih jika orientasinya adalah ekspor, maka wacana perihal kerusakan alam hanya demi kepentingan ekonomi dianggap sangat tidak tepat. Bahkan lanjut Susi Pudjiastuti, ia meminta secara langsung kepada Pemerintah agar kebijakan ini dibatalkan, dengan melihat dampaknya secara luas bagi peluang kerusakan lingkungan.

Seperti kita tahu, bahwa laut di Indonesia selain dijadikan tempat bergantung para nelayan, merupakan area wisata bahari. Dengan berbagai lokasi konservasi biota laut yang dilindungi. Tentunya demi menjaga kelestarian dengan berupaya dalam menjaga dan merawatnya dari persoalan lingkungan.

Kiranya demikian, harapan dari para nelayan di pesisir perihal persoalan pertambangan pasir laut. Kebergantungan ekonomi pada laut adalah fakta sosial yang tidak dapat diganggu gugat. Walau saat ini Kementerian KKP memberi penjelasan secara rinci perihal tata aturan yang akan dijalankan, jika kebijakan tersebut dijalankan. Semoga tidak ada yang dirugikan, dengan solusi terbaiknya, baik bagi masyarakat ataupun alam.

Semoga bermanfaat, dan terima kasih.