Catatan serius bagi regulator baik di tingkat pusat ataupun daerah. Dengan proyeksi keberpihakan terhadap rakyatnya, dalam tujuan yang progesif. Walau kita tidak menafikan ada beberapa daerah yang konsisten membangun wilayah melaui peran serta masyarakat.
Melalui skala prioritas dan penuh harapan dalam pola-pola yang humanis. Tidak melulu bersikap feodalistik, dengan memberi sekat antara pemimpin dengam rakyatnya.
Banyak kiranya yang dapat dijadikan contoh, ketertinggalan yang terjadi pada desa-desa rentan kemiskinan. Khususnya perihal hak warga/masyarakat yang jadi tanggung jawab pemangku kebijakan. Jangankan bicara kewajiban, hak pemenuhan kebutuhan kiranya jadi prioritas utama sebelum akhirnya dapat diviralkan oleh publik.
Minimal ada yang patut dibenahi secara konsisten persoalan yang menyangkut kemandirian bangsa. Demi kemajuan dalam aspek sosial ekonomi masyarakat secara mandiri. Tak lain tentu dari desa-desa penopang kota.
Jangan sampai merasa termarginalkan dalam agenda pemerataan pembangunan. Ini yang patut dipahami, sebagai persoalan kebangsaan yang  harus diselesaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Vox netizen vox dei, kiranya adalah sebutan yang tepat dalam menggambarkan fenomena saat ini. Terima kasih.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
