Belum tuntas persoalan megakorupsi Rafael Alun dkk di Kementerian Keuangan. Sekarang usai penetapan Kemenkominfo, Johnny G. Plate sebagai tersangka, terkuak lagi aliran dana korupsi untuk siapa saja. Hal ini diutarakan oleh Menkopolhukan, Mahfud MD, selaku juru bicara Pemerintah dalam menyikapi kasus ini.
Sebagai Plt Menkominfo selama masa transisi kepeimpinan, Mahfud MD mengungkap temuannya yang menarik perhatian publik. Lagi-lagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengungkap skandal yang terjadi dibalik pengadaan menawa BTS. Bahkan menyebutkan ada aliran dana yang diberikan kepada beberapa partai yang terindikasi terlibat pada kasus korupsi di Kemenkominfo.
Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan jelang Pemilu? Kita tidak bisa prediksi tanpa mengetahui kepastian keterlibatan rumor atas partai-partai yang terlibat. Ini jelas harus diungkap ke publik, actori incumbit probatio, bahwa siapapun yang mengungkapkan suatu peristiwa (mendalilkan) maka harus membuktikannya.
Jelang gelaran Pemilu kiranya telah banyak berbagai kasus yang terungkap dengan tendensi negatif dari publik. Ada semacam rasa kepercayaan yang hilang, ketika melihat salah satu partai atau tokoh yang diidolakan justru terlibat berbagai kasus. Bukan soal melalui strategi kampanye yang masif, melainkan menanti akan ada kasus apa lagi di kemudian hari.
Stigmatisasi negatif tentunya juga berdampak pada kinerja Pemerintah. Publik pun menanti penyelesaian kasus yang menimpa lingkungan Kemenkeu, dan Kemenkominfo. Bukan semata-mata menguap dengan pengalihan isu lain yang kelak akan muncul. Ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi para konstituen. Khususnya dalam memilih caleg ataupun capres favoritnya nanti.
Kasus dugaan aliran dana yang melibatkan beberapa partai ini, sudah dapat diprediksi dapat dijadikan "senjata" bagi para kandidat yang berlaga. Walau Mahfud MD menanggapinya sebagai gosip politik, jika ada yang mengkaitkan dengan kepentingan Pemilu. Beliau tetap menegaskan, bahwa persoalan korupsi ini akan dikawal sebagai bentuk tindak pidana murni dan tidak akan dikaitkan dengan urusan politik.
Namun, jika persoalan ini di kemudian hari justru melibatkan para elit dan partai politik tertentu, sudah pasti akan menimbulkan gejolak politik. Secara nasional tentu dapat mempengaruhi prosesi perhelatan Pemilu yang akan diselenggarakan tahun depan. Apalagi sudah banyak dari para calon anggota dewan yang telah didata oleh KPU berasal dari partai yang konon terlibat.
Ini jangan sampai terjadi, seperti kasus korupsi yang terjadi di Tanjung Muara, Bengkulu Utara. Dimana seorang calon Kades yang telah ditetapkan sebagai tersangka, justru dilantik sebagai Kepala Desa. Hal ini tentunya mencederai hak berdemokrasi rakyat, yang sejatinya dapat menentukan pilihan sesuai kriteria dan syarat terbaiknya sebagai wakil rakyat.
Para konstituen tentu memiliki dasar dalam menentukan pilihannya nanti. Tak luput dengan rekam jejak para calon, dengan harapan dapat membangun bangsa di kemudian hari. Bukan justru terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan kepentingan rakyat. Apalagi jika mengorbankan kepentingan rakyat, hanya demi keuntungan kelompoknya semata.
Penyidikan atas kasus ini tentunya juga diharapkan transparan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Terlebih karena tersangka adalah salah satu pejabat yang diusung oleh sebuah partai besar. Perkembangan pemberitaan media yang tidak tepat, tentu dapat mempengaruhi pandangan publik secara liar. Apalagi jika kasus ini diprediksi akan "mandek" di tengah jalan.
Atau terkuak secara terbuka, jelang masa pemilihan tiba. Tentunya hal itu dapat mempengaruhi publik yang hendak memberikan hak suaranya. Belum lagi narasi-narasi kampanye yang belakangan marak adalah perihal kasus korupsi. Semoga lekas usai, dan dapat dipublikasikan keputusan hukum terhadap berbagai kasus yang ada. Agar tidak ada kampanye hitam dalam perhelatan Pemilu kelak.
Terima kasih, dan salam hangat.
