Beberapa waktu usai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada hal penting lain (selain dasar negara) yang mulai dibahas oleh para tokoh Republik, yakni kehadiran pasukan tentara. Yap, pasukan tentara reguler yang dimiliki Pemerintah Republik dan bertugas menjaga keamanan Negara tentunya.
Usulan pembentukan pasukan ini mengemuka dan langsung ditetapkan pada rapat PPKI tertanggal 22 Agustus 1945. Semua delegasi dan perwakilan yang hadir menyetujui hal ini, lantaran Negara tanpa tentara itu ibarat sebuah rumah tanpa pagar. Terlebih, diantara para pejuang, telah banyak yang memahami seluk beluk militer sejak masa Hindia Belanda dan Jepang.
Khususnya pada masa pendudukan Jepang, para tokoh nasional rata-rata pernah terlibat dalam PETA. Organisasi militer bentukan Jepang, yang bertugas membela tanah air, jika Sekutu datang menyerang. Selain itu, banyak pula diantara pejuang yang pernah mengenyam pendidikan militer di KNIL, buatan Belanda. Tetapi hati tetap Indonesia ya gess...
Nah, atas dasar itulah, para tokoh nasional kemudian merumuskan sebuah badan keamanan Negara. Walau awalnya, pembentukan badan keamanan ini hanya ditujukan untuk membantu urusan korban perang. Fyi, pada masa peralihan ini, pasukan Jepang masih kuat lho ya. Atas pertimbangan itulah, Bung Karno urung untuk "mempersenjatai" pasukan ini.
Tentunya untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik antara para pejuang dengan tentara Jepang yang tengah kena mental, usai kalah perang dari Sekutu. Tetapi lambat laun, kebutuhan akan pasukan reguler semakin tampak nyata. Sebagai akibat dari upaya Belanda yang belum bisa move on dari Indonesia.
Penetapan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini sendiri kemudian ditegaskan oleh Bung Karno dalam pengumumannya pada 23 Agustus 1945. Dengan personil dari kalangan PETA, Heiho, Seinendan, Jibakutai, dan KNIL, yang memang telah memahami seluk beluk militer dan badan-badan pembantu lainnya.
Apalagi tentang siasat perang dan gerilya. Colabs bareng mereka semua dengan membentuk circle utama pasukan pejuang tempur, bayang Oerip Sumohardjo. Tetapi fakta berkata lain, BKR ditujukan untuk membantu pemulihan Negara usai perang, sambil nungguin Sekutu datang.
Sebatas membantu korban perang di masa peralihan, tujuan yang kemudian mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Terlebih Oerip Soemohardjo yang menyatakan keheranannya, mengapa Bung Karno tidak membentuk barisan tentara Negara. "Sebuah Negara tanpa tentara, adalah hal yang aneh", ungkapnya.
Mugkin ekspektasi Oerip terlalu tinggi, sehingga tidak sempat berpikir mengenai kondisi politik kala itu. Suatu hal yang sama dengan Soedirman kala itu, beliau nggak happy dalam politik diplomasi Pemerintah Republik.
Keterlibatan para pasukan ex KNIL di BKR tentu bukan tanpa alasan. Bung Karno memandang, pengalaman tempur selama di barisan tentara Belanda tentu sangat berguna bagi militer Indonesia kelak. Begitupula dengan ex pasukan bentukan Jepang. Dengan harapan kekuatan militer Indonesia dapat berjaya dan terstruktur baik di kemudian hari.
