Saya percaya, Gibran dan semua orang muda berhak menjadi cawapres atau capres sekalian. Tapi bahayanya bila tak punya pengalaman atau kurang kapasitas menjadi pemimpin bangsa, bisa runyam.
Hal itu pernah terjadi di Aceh. Gubernur Irwandi Yusuf (2017-2022), gubernur definitif saat mendaftarkan diri menjadi calon Gubernur Aceh, ia merangkul Nova Iriansyah, Ketua DPD Partai Demokrat Aceh yang mewakili suara tengah Aceh (mewakili etnis Gayo). Setahun menjabat, Irwandi ditangkap KPK. Nova menggantikannya.
Hasilnya, selama 4 tahun, Aech seperti auto-pilot. Ia dikritik oleh para pengamat dengan ragam kapasitas. Mereka menganggap tidak ada perkembangan apa-apa. Kritik terbesar adalah ketika ia memporakporandakan ekonomi Aceh setelah menandatangani  qanun Lembaga Keuangan Syariah yang "mengusir" bank konvensional.Â
PHK terjadi dan transaksi keuangan di Aceh amburadul dengan hegemoni 2 bank terbesar saat itu, yaitu Bank Aceh Syariah dan menyusul BSI, penggabungan BRI Syariah, Mandiri Syariah dan BNI Syariah.Â
Achmad Marzuki, Pj Gubernur saat ini yang harus cuci piring membereskannya dan kemudian merevisi qanun tersebut. Tapi, bank sudah terlanjur pergi, tidak segampang itu untuk kembali lagi. Ribuan karyawan sudah di PHK dan aset sudah dialihkan ke anak perusahaan masing-masing dan belakangan dilebur jadi BSI. Makin kompleks alasan harus kembali.
Pertanyaan, andai saja Irwandi atau masyarakat Aceh lain tahu bahwa bisa saja terjadi peluang penggantian Gubernur oleh wakilnya, tentu Irwandi orang-orang di belakangnya akan berpikir ulang soal itu. Orang Aceh memenangkan Irwandi karena sosoknya, setidaknya dengan beragam terobosannya, salah satunya JKA, yang menggratiskan pengobatan orang Aceh, kaya atau miskin, dan kemudian menjadi cikal-bakal JKN.
Hal yang sama bisa saja terjadi pada level Presiden. Tidak masalah bila Gibran menjadi cawapres. Itu hak konstitusional. Masalahnya, Gibran akan jadi Cawapres dari Bacawapres yang terkuat dari beragam survey, Prabowo Subianto. Sehingga, diatas kertas peluangnya menjadi Wapres juga tinggi. Bagaimana jika nanti, secara konstitusi, Gibran harus menggantikan Prabowo yang harus berhenti ditengah jalan. Kita tahun, umur Prabowo sudah 71 tahun. Sudah sepuh. Bila Prabowo bisa melewatkan satu periode jabatannya, biasanya akan dilanjutkan ke periode kedua, usia pada pemilu berikutnya adalah 76, dan akan memerintah lagi hingga usia 81. Sekarang saja, beliau sudah memiliki masalah untuk berjalan.
Apakah Gibran akan mampu atau dipercaya akan mampu untuk itu. Dari sana kita harus lihat bagaimana "suara kepercayaan" untuk Gibran ini.
Hasil survey lembaga Survey Indikator Politik, Gibran hanya didukung oleh generasi milenial (usia 27-42 tahun) sebesar 3,6 persen dan baby boomers (usia 59-79 tahun) sebesar 3,7 persen. Usia lainnya hanya sekitar 2 persenan. Minim. Artinya, rakyat masih ragu padanya. Bila pasangan Prabowo-Gibran memang, itu pasti berkat faktor Prabowo semata. Bukan Gibran. Lalu kemudian Gibran memimpin Indonesia yang --sebutlah bila mengacu pada survey-- oleh tidak sampai 10% rakyat yang memilihnya? Itu gawat.
Terakhir, saya juga ingin menyarankan, bila memang benar-benar ingin mengurangi batasan usia Capres-Cawapres, kuranginya jangan sampai usia 35, tapi 21 tahun ketika seseorang sudah dianggap dewasa penuh secara hukum. Atau jadikanlah minimal 10 tahun, biar Jan Ethes bisa ikut nyapres juga pemilu 2029.
