Ya kepada Pemerintah, wabil khusus kepada Kepolisian, mulai Bareskrim di Mabes Polri sampai Polisi-Polisi di Polsek-Polsek. Petugas keamanan inilah yang harus mengejar pelaku peracunan masyarakat melalui makanan.
Lembaga teknis seperti BPOM pusat sampai daerah, membantu polisi membuktikan bahwa bahan makanan atau makanan yang disita itu memang berbahaya bagi kesehatan manusia. Balai Karantina di setiap pelabuhan termasuk di Bakauheni, bersama Polisi harus rajin memeriksa truk, pick up dan bagasi bis apakah membawa daging celeng atau hewan-hewan lain seperti trenggiling.
Masyarakat patut berterimakasih pada media massa yang telah mengekspos kasus makanan nyeleneh ini, membantu menyebarkan pengetahuan praktis, bagaimana mengetahui beras plastik, memberi peringatan agar hati-hati terhadap daging sapi palsu, kue bernarkoba. Wajib berterimakasih pada Polisi, BNN, Balai Karantina, BPOM, IPB, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, Sucofindo, pelapor dan pihak lain yang saya tak hapal satu persatu, yang serius menelisik kasus-kasus aneh tapi jahat ini, sekalipun kasus makanan beracun dan penyelundupan daging celeng dari Sumatera ke Jawa tak pernah benar-benr bisa dihentikan paksa oleh pihak berwenang.
Rakyat seharusnya nyaman memakan baso tanpa dihantui kekhawatiran baso yang disantapnya mengandung daging celeng, rakyat seharusnya nyaman makan nasi tanpa takut nasi terkontaminasi beras plastik. Bayangkan dampak ekonomi yang terjadi bila masyarakat berhenti belanja atau makan baso, makan tahu, beli ketoprak atau mengurangi makan nasi diganti singkong atau ubi jalar. Tukang mie baso bisa berkurang penghasilannya, tukang siomai, tukang tahu, penjual ketoprak tak laku dagangannya, bisa timbul guncangan ekonomi.
Tapi untuk konversi nasi ke singkong dan ubi kayaknya boleh juga, membantu swasembada beras, tak perlu impor beras lagi dari luar negeri apalagi dari Tiongkok. Hitung-hitung menjalankan pola diversifikasi makanan pokok, yang sudah lama dianjurkan Pemerintah.