Komunikasi Kunci Sukses Jokowi (dan Ahok)

Tak banyak orang seberuntung Jokowi yang begitu dikejar awak media dengan sukarela demi mendapatkan informasi apapun terkait dengan DKI Jakarta atau terkait pencapresan dirinya dari mulut pertama. Hubungan baik Jokowi dengan wartawan terlihat alamiah, apa adanya, karena faktor Jokowinya yang memang mempunyai nilai jual tinggi dari segi berita. Sebuah perusahaan pada saat menyelenggarakan seremoni aktivitas CSR belum tentu mudah mengundang media, mungkin itu sebabnya para Manajer Komunikasi&Promosi sebuah perusahaan  biasanya dipilih orang yang ramah, luwes, mudah bergaul, termasuk menjaga hubungan baik dengan media.

Jokowi sendiri pernah mengatakan pentingnya komunikasi dalam menyukseskan pekerjaan. Berikut ini apa yang dikatakan Jokowi yang dimuat Tempo.co, 7 Desember 2013 :

• 
  
• Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi komunikasi yang dibangun oleh tim pembebasan lahan Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORRW 2). Tim dan warga telah menyepakati harga pembebasan lahan setelah sempat tak ada penyelesaian selama berbulan-bulan.
  
• "Semuanya senang dan bisa menerima karena kuncinya diajak bicara kemarin ada hambatan karena kurang sosialisasi," kata Jokowi di Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2013. Menurut Jokowi, kunci dari sebuah penyelesaian masalah adalah komunikasi.
  
• Jokowi menuturkan komunikasi tidak cukup hanya sekedar pembicaraan dari pejabat ke masyarakat. Tapi bagaimana Camat, Wali Kota, dan warga duduk bersama merumuskan permasalahan untuk solusi.
  

Mengapa Komunikasi Dengan Kepala Daerah Tetangga Tidak Mulus?

Pada acara AKI (Apa Kabar Indonesia) Malam di TVOne pada hari Minggu 19 Januari 2014, TVOne berhasil mengundang Walikota Depok, Bupati Bogor dan Bupati Tangerang. Pada acara tersebut ketiga Kepala Daerah menyatakan mendukung upaya mengatasi banjir di Jakarta, sebagai ibukota negara yang mereka cintai.

Pemirsa acara AKI mungkin terkejut dengan pengakuan para Walikota dan Bupati semalam, mari kita tengok apa yang mereka katakan:

• 
  
• Bupati Bogor, Rachmat Yasin, berkata walaupun Bogor sering dikatakan pengirim banjir atau daerah penyangga ibukota, dirinya belum atau kurang diajak bicara secara langsung membahas hal tersebut. Bupati Bogor menunjukkan dukungannya pada upaya mengatasi Jakarta dengan melakukan razia dan merobohkan 200-an villa yang didirikan di atas tanah negara yang peruntukkannya sebagai daerah resapan air. Bupati juga sedang merencanakan pembuatan waduk penampung air sungai Ciliwung di daerah hulu, di Cipayung - Megamendung, agar aliran sungai Ciliwung di musim hujan lebih terkendali. Bupati siap diajak bicara untuk membantu mengatasi banjir kota Jakarta.
  
• Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, juga menyatakan sampai hari ini tidak pernah ada komunikasi langsung, bertemu muka atau melalui surat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Walikota mengajak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bertemu membicarakan wacana 'pembelian' lahan di wilayah Depok untuk dibuat waduk, pengendali aliran Ciliwung. Masyarakat mengetahui adanya berbalas pantun antara Margonda - Medan Merdeka Selatan melalui koran atau berita televisi, Jokowi dan Ahok beberapa kali membuat pernyataan wacana pembelian tanah di Depok tanpa sekalipun menjalin komunikasi langsung dengan Walikota Depok.
  
• Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, juga mengatakan perlu komunikasi yang baik diantara Gubernur Jakarta dan dirinya sebagai Bupati Tangerang. Misalnya wacana membangun sodetan Ciliwung - Cisadane pak Bupati tidak setuju, alasannya Cisadane sendiri di musim hujan volume airnya sudah overload, bila ditambahi sebagian air dari Ciliwung sama saja memindahkan banjir di Jakarta ke Tangerang. Satu hal lagi yang disampaikan Bupati, ternyata dari Cisadane ada saluran air  yang mengalir sepanjang jalan Daan Mogot ke arah Jakarta Barat, bila Cisadane banjir sebagian air mungkin akhirnya akan mengalir ke Jakarta Barat juga.
  

Sejak tiga dekade sebenarnya sudah dibentuk BKSP (Badan Kerja Sama Aantar Provinsi), kerjasama Jakarta dengan jawa Barat dan Banten (dulu Kerjasama antara Jakarta dan Jawa Barat sebelum Provinsi Banten dibentuk). Hasil kerjasama BKSP boleh dikatakan belum ada, bila dilihat dari lamanya BKSP terbentuk seharusnya lembaga ini diganti saja dengan bentuk kerjasama yang lebih jelas kewenangannya atau untuk mengatasi banjir Jakarta dan sekitarnya langsung saja Menteri Pekerjaan Umum diresmikan sebagai Kepala Badan Kerjasama Penanggulangan Banjir Jakarta dan sekitarnya. Alasan penunjukan Menteri PU sangat jelas, kewenangan mengatur 13 sungai yang mengalir ke Jakarta, termasuk kewenangan mengatur sungai Ciliwung dan Cisadane memang di tangan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kembali ke tema komunikasi, apa yang disampaikan Bupati Bogor, Bupati Tangerang dan Walikota Depok (kita belum dengar apa pendapat Walikota Bogor dan Walikota Tangerang yang daerahnya juga dilewati sungai Ciliwung dan Cisadane) jelas ada masalah komunikasi diantara mereka dengan Gubernur Jakarta, paling sedikit komunikasi kurang mulus!.  Lebih lanjut menyimak hasil kerjasama BKSP selama 30 tahun menunjukkan selain masalah birokrasi terkandung juga komunikasi yang kurang baik diantara para anggota BKSP.

Mendukung sudah, bagaimana kerjasama di lapangan jelas belum mulus. Ada baiknya Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta meningkatkan persahabatan dalam bentuk hubungan informal dengan semua Kepala Daerah di sekitar DKI Jakarta, jangan melulu bicara di media tanpa pernah bicara langsung dengan orang yang kerjasamanya diperlukan. Kunci dari sebuah penyelesaian masalah adalah komunikasi, menurut Jokowi sekitar satu setengah bulan lalu, seperti dimuat di Tempo.co