Seminggu terakhir ini pertanyaan apakah Komjen Pol Budi Gunawan akan dilantik menjadi Kapolri atau batal, menjadi pertanyaan masyarakat. Jangan dijadikan polemik pula bagi pendukung Komjen BG dengan bertanya, masyarakat yang mana?
Rasanya tak perlu menjadi politisi di DPR atau menjadi kader partai politik untuk merasakan kondisi sosial politik yang sedang terjadi, bagaimana galaunya Presiden Jokowi, yang tampaknya salah pilih calon Kapolri, tadinya mantap memilih satu calon saja -barangkali sesuai arahan partai pendukungnya-, namun ternyata walaupun BG diloloskan dengan sangat mulus oleh DPR, kecaman masyarakat bukan main gencarnya atas pilihan Presiden kali ini. Apalagi KPK pun sehari menjelang feet and proper test BG oleh DPR memutuskan BG sebagai tersangka pidana korupsi.
DPR mengatakan batas waktu pelantikan calon Kapolri adalah 20 hari setelah DPR melayangkan surat persetujuan kepada Presiden 15 Januari 2015. Batas waktu 4 Februari 2015 tinggal sehari lagi pak Presiden, atau akan menunggu seminggu lagi? Menunggu keputusan sidang pra peradilan yang diajukan BG atas KPK? Padahal menurut banyak sumber ahli hukum terpercaya, tak ada hubungannya antara pelantikan Kapolri yang merupakan hak prerogatif Presiden dengan keputusan sidang pra peradilan.
Kebimbangan Presiden mungkin jika orang awam yang mengalami bisa bikin susah tidur tujuh hari tujuh malam. Bayangkan tekanan kuat dari partai pendukung dan tentu 'pemilk' partai pendukung juga, yang sangat fanatik dengan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon terbaik mereka untuk Kapolri. Di lain pihak mungkin hati nurani Presiden sebenarnya percaya dengan pendapat (sebagian) masyarakat bahwa BG bukan calon terbaik untuk Kapolri, mengingat catatan negatif pemilikan harta yang diduga bermasalah, setelah membaca informasi 'stabilo merah' dari PPATK dan KPK saat pemilihan calon Menteri Kabinet Kerja pada Oktober 2014.
Presiden secara terbuka pada 29 Januari 2015 mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga tokoh utama Koalisi Merah Putih ke Istana Bogor dan juga mantan Presiden BJ Habibie ke Istana Negara Jakarta. Disusul pertemuan Presiden dengan Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD di Istana Negara pada 2 Februari 2015. Semuanya menyatakan mendukung apapun keputusan Presiden apakah membatalkan pencalonan BG atau melantik BG sebagai Kapolri. Memang ada catatan tersembunyi di balik pernyataan para politisi yang duduk legislatif dan tokoh politik yang secara resmi tidak duduk di legislatif seperti Prabowo dan BJ Habibie, mereka tampaknya mengharapkan Presiden Jokowi berpihak kepada rakyat. Nah jangan ditanya lagi rakyat yang mana, meminjam kalimat Buya Syafii Maarif "Kalian sudah tahulah". He he he.
Untuk menjaga kewibawaan Kepala Negara, Presiden sebaiknya segera mengumumkan pembatalan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan memilih calon Kapolri lainnya diantara sekitar 8 - 10 Komjen dan Irjen Pol yang dianggap memenuhi syarat menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tak perlu ragu lagi pak Presiden, bukankah dukungan rakyat sangat kuat, pihak 'oposisi'-pun akan mendukung apapun keputusan Presiden, bahkan samar-samar partai pendukung Presiden akan mendukung keputusan siapapun Kapolri yang dipilih Presiden. Logika yang agak aneh sebenarnya, mungkin begitulah dunia politik.
Catatan:
Selasa siang 3 Feb 2015, Presiden makan siang bersama Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, Panglima Kostrad, Danjen Kopassus. Hadir juga pada makan siang itu Kepala BIN, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidnenan. Cukuplah dukungan untuk memutuskan siapa Kapolri baru yang diinginkan rakyat.
