Money politic (Politik uang) adalah praktik mencoba mempengaruhi orang lain melalui penggunaan insentif material. Istilah ini juga terkadang digunakan untuk merujuk pada jual beli suara dalam pemilu serta tindakan mentransfer dana ke partai politik atau individu untuk memengaruhi perilaku pemilih. Berangkat dari sebuah narasi dimana politik uang besar-besaran terus sering terjadi. Bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan, itu mudah diterima.
Bangsa kita (Indonesia) memiliki organisasi politik yang cukup banyak dengan banyak pendukung dalam setiap organisasi politik. Secara alami, kami memahami bahwa masing-masing organisasi politik ini harus memiliki pendekatan mereka sendiri untuk meningkatkan peluang memenangkan pemilihan, mulai dari metode yang sangat efektif hingga yang tidak etis yang bertentangan dengan prinsip dasar politik. Yang dimaksud dengan cara yang tidak etis adalah cara yang melanggar peraturan atau standar moral dalam politik, yang sering disebut sebagai "vote-buying" (pembelian suara). Praktik suap politik ini semakin marak menjelang pemilu, dengan pelakunya adalah para aktivis organisasi politik tersebut.
Money politic (Politik uang) secara tegas dilarang oleh undang-undang, namun keinginan kuat dari tim kandidat untuk menang memaksa mereka mempertahankan strategi ini sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Selain menggunakan keuangan pribadi, investor politik yang memiliki kepentingan bisnis di daerah tersebut kerap menjadi sumber pendanaan politik uang.
Praktik politik uang secara khusus dilarang oleh undang-undang, dan termasuk kegiatan ilegal tersebut di atas. Politik uang tidak bermoral karena sering menghasilkan pembelian murah hak-hak rakyat.
Di Indonesia, istilah "korupsi" sudah tidak asing lagi; itu biasanya mengacu pada seorang pejabat yang menggunakan posisinya untuk menghasilkan banyak uang, biasanya melalui korupsi. Mengapa seseorang masuk sel tahanan tetapi hanya menerima hukuman penjara yang singkat? Sebagian besar pejabat yang dihukum hanya sedikit berbeda dari individu biasa yang tidak memiliki nama atau uang karena jabatannya mereka akan ditahan di penjara selama mungkin. Kita harus menghargai "Kejujuran" sebagai anak muda di masa milenial, bukan seperti para bangsawan yang di masa lalu sering menggunakan korupsi untuk keuntungannya.
Umumnya, maraknya suap di negara-negara tersebut terkait dengan keinginan meningkatkan keuangan partai politik, namun ada politisi tertentu yang memanfaatkannya untuk karakter mereka sendiri. Jika politisi memberantas korupsi, dipastikan pemerintah tidak akan terjebak dalam kewajiban keuangan dan mayoritas individu tidak akan dipenjara karena korupsi.
Kita semua bisa sepakat bahwa korupsi adalah "fenomena" di Indonesia daripada praktik "nominal". Ada upaya untuk mencuri uang banyak orang, terbukti dengan aktivitas korupsi yang diekspos oleh media setiap hari. Awalnya secara eksklusif dianggap sebagai penggunaan keuangan publik yang tidak tepat untuk kepentingan sendiri atau kelompok, korupsi saat ini dipahami dalam berbagai cara. Pencucian uang adalah istilah lain dari praktik korupsi penyuapan.
Pengeluaran keuangan, baik individu maupun dari pendukung politik untuk pendanaan politik, terkait dengan promosi tindakan korupsi oleh kepala daerah pasca pemilu. Awalnya, perilaku tidak jujur dalam penyelewengan keuangan muncul sebagai akibat dari pengeluaran dana pribadi yang besar untuk politik moneter. Apakah pasangan calon memperoleh dana tersebut dari harta pribadi, jual beli barang berharga, atau utang kepada pihak tertentu yang memastikan dana yang dikorbankan dapat segera diisi kembali atau utang harus segera dilunasi.
Kedua, dominasi kepentingan investor politik atas pemasukan uang pemenang. Jika terpilih, posisi ini akan mengelilingi duo kandidat. Selain itu, tekanan ini akan menimbulkan berbagai macam perilaku koruptif. Secara khusus, korupsi untuk penyalahgunaan kekuasaan untuk menutup biaya pengorbanan investor politik, baik dalam bentuk memajukan bisnisnya, memenangkan tender proyek, maupun berbagai kebijakan yang menguntungkan investor politik korporasi namun merugikan negara.
Pendanaan politik bukan hanya katalisator korupsi, tetapi juga pusaran air yang akan menelan para pelaku kejahatan itu sendiri. Sel penjara dapat dengan cepat menjadi tempat tinggal baru mereka begitu mereka mengkhianati kepercayaan rakyat. Kandidat harus menyadari sebelumnya bahwa ada tugas yang lebih signifikan menunggu mereka sebagai Kepala Daerah setelah menang. Secara khusus, mereka harus fokus pada merancang berbagai program untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, daripada memikirkan cara untuk mengganti dana yang dihabiskan untuk suap politik atau bahkan melayani para dermawan politik.
