[caption id="attachment_242242" align="aligncenter" width="300" caption="Dokumen Pribadi"][/caption]
Rencana PT.KAI menghapus KRL kelas ekonomi secara perlahan mulai direalisasikan sejak hari Selasa kemarin. Masing-masing rangkaian KRL ekonomi satu rangkaian kelas ekonomi jurusan Serpong dan satu rangkaian jurusan Bogor. Sudah jauh-jauh hari pihak KAI ini memang sudah mensosialisikan rencana penghapusan kereta murah ini sejak beberapa bulan yang lalu. Untuk jalur Bekasi seharusnya dihapus sejak April lalu namun karena banyak masyarakat yang keberatan dengan menggelar demo di stasiun Bekasi akhirnya kebijakan tersebut ditunda dulu.
Alasan klasik dari pihak KAI karena sudah uzurnya usia kereta kelas ekonomi yang sering mogok dan bisa membahayakan bagi penumpang kereta itu sendiri. Alasannya memang cukup logis juga dimana kereta ekonomi sering terjadi seperti itu dan menghambat perjalanan kereta lainnya.
Ada yang menarik dari kejadian penarikan KRL ekonomi kemarin dimana pihak  Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, mengutuk tindakan PT KAI Commuter Jabodetabek dengan menarik dua rangkaianKRLEkonomiini. Kementrian Perhubungan jangan menerapkan standar ganda donk, kalau memang masih memikirkan nasib rakyat kecil seharusnya bertindak konkrit dengan membereskan masalah dana dengan pihak KAI serta jangan melakukan pencitraan seolah-oleh berada di pihak rakyat kecil.
Bukankah selama ini pihak KAI menjerit karena seretnya Pemberian dana PSO (Public Service Obligation) untuk KRL ekonomi dan mampetnya dana IMO (infrastructure Maintenance and Operation ) dari Kementrian Perhubungan dan Kementrian Keuangan, PT KAI dan anak perusahaannya PT KCJ harus berpikir sangat keras membenahi semua sarana dan prasarana angkutan rel KRL Jabodetabek ini.
Saya sendiri yang tiap hari naik kereta sering ngobrol dengan para penumpang kelas ekonomi, pada dasarnya mereka memahami alasan akan dihapuskannya kereta murah tersebut namun yang menjadi masalah mengenai harga yang jomplang dari 2000 menjadi 9000 untuk kereta commuter jalur Bogor-Jakarta. Mereka bilangnya sederhana, tolonglah pemerintah mengerti keadaan ekonomi kelas kecil kalau toh pun harus naik ya maskimal tiketnya menjadi 5000.
Penulis pribadi melihat dengan tiket seharga 5000 merupakan jalan tengah dibandingkan harus memaksakan tiket sebesar 9000 sekali perjalanan. Memang sih rencananya pihak KAI akan menerapkan tiket berdasarkan jarak tempuh per tiga stasiun. Ini memang terobosan yang cukup fair, namun pihak KAI juga sudah mempertimbangkan secara matang akan kebijakan ini jika nanti jadi diterapkan dimana penumpang kebanyakan melakukan perjalan jauh dari wilayah pinggiran Jakarta.
Cobalah pihak Kementrian Perhubungan duduk bareng dengan KAI membahas masalah subsidi dengan mencari titik temu harga tiket tidak lebih dari 5000 rupiah, saya rasa ini menjadi win-win solution dibandingkan kebijakan yang dipaksakan menekan kalangan bawah yang bisa menimbulkan gejolak sosial. Masa subsidi ratusan triliun untuk BBM bisa…
Sumber :
http://www.tribunnews.com/2013/05/06/kementerian-perhubungan-kutuk-tindakan-pt-kai-tarik-krl-ekonomi
Juragan3rut