Menimbang Dampak Kenaikan PPN 12 %, Penerimaan Negara Versus Daya Beli Masyarakat

Selain itu, beberapa sektor bisnis yang sangat bergantung pada barang dan jasa kena PPN, seperti elektronik, otomotif, dan layanan streaming, diperkirakan akan mengalami dampak signifikan. 

Dalam skenario terburuk, jika permintaan barang dan jasa terus melemah, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional, sehingga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Beberapa pemerhati perekonomian menyoroti bahwa kenaikan tarif PPN ini dilakukan pada waktu yang kurang tepat. Pasca pandemi, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Tekanan inflasi dan penindasan ekonomi global juga memperburuk situasi. 

Dengan demikian, kebijakan ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan kenaikan harga dan kelompok yang justru semakin terpuruk secara ekonomi.

Kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai keadilan pajak. Meskipun beberapa barang dan jasa seperti makanan pokok dan layanan kesehatan buruk dari PPN, beban utama kenaikan tarif ini tetap akan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang memiliki alokasi anggaran terbatas.

Langkah Mitigasi yang Diperlukan

Agar kenaikan PPN tidak berdampak negatif secara signifikan, pemerintah perlu mengambil langkah mitigasi yang efektif. Salah satunya adalah memperluas program bantuan sosial untuk mendukung kelompok masyarakat miskin yang berpendapatan rendah, insentif pajak atau kebijakan keringanan bagi UMKM yang rentan terhadap kenaikan tarif pajak ini. 

Selain itu pemerintah dapat memperkuat peran koperasi, baik dalam bentuk koperasi produksi maupun koperasi konsumsi, untuk mendukung ketahanan ekonomi kelompok rentan dan bisnis UMKM. 

Koperasi produksi dapat menjadi solusi menjadi strategi bagi petani dan pelaku UMKM dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan tarif PPN. Melalui koperasi ini, para petani dapat bekerja sama untuk menghasilkan hasil pertanian secara kolektif, sehingga mampu menekan biaya produksi. Selain itu, koperasi produksi juga dapat membantu petani memperoleh akses terhadap teknologi dan bahan baku yang lebih terjangkau.

Bagi UMKM, koperasi produksi dapat difungsikan sebagai wadah untuk berbagi sumber daya, seperti mesin produksi atau fasilitas pengemasan. Dengan demikian, pelaku usaha kecil dapat memproduksi barang dengan biaya lebih rendah, sehingga mampu mempertahankan harga jual produk mereka. Koperasi produksi juga memungkinkan petani dan UMKM untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada harga pasar yang sering kali tidak stabi

Masyarakat miskin yang cenderung paling rentan terhadap dampak kenaikan harga akibat kenaikan PPN, koperasi konsumsi dapat memastikan menjadi mekanisme mitigasi untuk kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. 

Dalam koperasi ini, anggota dapat membeli barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula, dengan harga lebih murah karena koperasi mengelola pembelian barang secara kolektif langsung dari produsen.  Masyarakat miskin juga dapat memperoleh akses terhadap layanan kredit mikro dengan bunga rendah. Hal ini penting untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak mereka tanpa harus terjerat oleh pinjaman dari rentenir.