Birokrasi Pemerintahan yang Profesional: Refleksi Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto

Birokrasi Pemerintahan yang Profesional: Refleksi Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto 

Tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato perdananya, ia menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Salah satu isu utama yang disorot adalah masih adanya kebocoran anggaran, korupsi, kolusi, dan penyelewengan yang merugikan negara. 

“...... Tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita, tapi harus kita berani mengakui banyak tantangan kesulitan rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan dan kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada, karena kadang-kadang kita tidak andal dan piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Marilah kita berani mawas diri, menatap wajah sendiri, dan mari berani memperbaiki diri sendiri, mari berani mengoreksi diri kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan, bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita......." 

Kemudian lebih lanjut Presiden Prabowo mengatakan:

"...... Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan takut melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah......"

Kutipan pidato Presiden Prabowo di atas mengisyaratkan tentang pentingnya profesionalisme dan integritas dalam mengelola birokrasi pemerintahan sebagai langkah untuk memperbaiki keadaan dan mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Jika ditinjau lebih lanjut, makna kutipan pidato Presiden Prabowo Subianto tersebut terhadap birokrasi pemerintahan, Pertama. Prabowo menegaskan bahwa sebagian besar tantangan yang dihadapi negara tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Ia menegakan bahwa banyak masalah muncul karena ketidakwaspadaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kekayaan negara. Pernyataan ini mengindikasikan adanya pengakuan akan kelemahan internal dalam birokrasi pemerintahan yang harus segera diperbaiki. 

Kedua. Prabowo mengajak para pejabat dan seluruh elemen pemerintahan untuk berani mengoreksi diri dan mawas diri. Ini berarti pemerintah diharapkan untuk tidak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, seperti kebocoran anggaran, penyelewengan, dan kolusi yang sering terjadi. Keberanian untuk mengakui kelemahan sendiri adalah langkah awal yang penting dalam memperbaiki birokrasi. Sebuah ajakan untuk melakukan introspeksi agar birokrasi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Ketiga. Prabowo menyoroti bahwa ketidakefisienan dalam birokrasi adalah salah satu faktor yang menyebabkan berbagai tantangan di dalam negeri. Segala persoalan yang disebutkan Prabowo, bahwa banyak warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan anak-anak yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk sekolah, disebabkan karena kinerja birokrasi pemerintahan yang tidakberorientasi pada kerakyatan.

Keempat. Pidato ini juga menggambarkan perlunya kepemimpinan yang memiliki integritas dan berkomitmen untuk memberantas korupsi serta melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Pemimpin dengan integritas dapat memberikan teladan kepada bawahannya dan mendorong budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi. 

Dengan demikian, substansi dari isi pidato Prabowo tersebut, memberikan sinyal bahwa reformasi internal dalam pemerintahan menjadi sangat mendesak. Jika kinerja birokrasi tidak profesional dan penuh penyimpangan, selain dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan, juga merusak integritas dan kepercayaan rakayat pada pemerintah. 

Perbaikan tata kelola dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, serta memastikan bahwa anggaran publik digunakan dengan benar dan efisien. Memastikan bahwa pelayanan publik dan kebijakan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Hal ini menggarisbawahi bahwa birokari tidak hanya fokus pada penyelesaian tugas administratif, tetapi juga memiliki empati dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani.