Menyoal Rasionalitas Big Governance (Kabinet Gede) Prabowo-Gibran

Menyoal Rasionalitas Big Governance (Kabinet Gede) Prabowo-Gibran

Rencana pembentukan kabinet oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, dikabarkan akan menambah jumlah kementerian (big governance) alias "kabinet gede", dari 34 kementerian di era Presiden Jokowi menjadi sekitar 44-46 kementerian. Artinya, akan ada penambahan sekitar 10 hingga 12 kementerian baru. 

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menyampaikan alasan di balik penambahan jumlah kementerian. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan beragam kelompok etnis, sehingga memerlukan lebih banyak kementerian untuk menjangkau kebutuhan pemerintahan yang efektif dan inklusif.

Alasan ini cukup rasional, namun demikian untuk memahami rasionalitas dibalik alasan tersebut, penting bagi kita untuk membandingkannya dengan kebijakan struktur pemerintahan di negara-negara besar lainnya.

Semisalnya Tiongkok yang memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 9,56 juta km, dan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa. Namun, negara ini hanya memiliki 26 kementerian. Luas wilayah Tiongkok hampir enam kali lipat dari luas wilayah Indonesia, tetapi struktur pemerintahan yang lebih ramping dengan jumlah kementerian yang lebih sedikit.

Contoh lain misalnya India, dengan populasi 1,3 miliar jiwa dan wilayah seluas 3,3 juta km memiliki 58 kementerian. Jika dibandingkan, luas wilayah India hampir dua kali dari luas wilayah Indonesia. Namun, jumlah kementerian di India memang lebih banyak daripada Tiongkok, tetapi tetap proporsional dengan tantangan dan jumlah penduduk yang sangat besar.

Perbandingan lain dengan Amerika Serikat, yang memiliki wilayah seluas 9,8 juta km dan populasi sebesar 333,4 juta jiwa. Namun, jumlah kementeriannya hanya sekitar 15 kementerian. Meskipun wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduknya cukup besar, struktur kementerian di Amerika Serikat tetap lebih ramping dibandingkan dengan rencana kabinet yang diusulkan oleh Prabowo.

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km dan populasi 275,5 juta jiwa pada tahun 2022, rencana Prabowo untuk menambah jumlah kementerian menjadi 44-46 patut dikaji lebih dalam. Apakah big governance atau"kabinet gede" ini memang diperlukan untuk mengakomodasi keragaman etnis dan tantangan wilayah yang luas, atau ada pertimbangan lain yang memotivasi langkah ini?

Publik berhak untuk mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan ini agar penambahan struktur pemerintahan tidak justru menambah beban birokrasi tanpa peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kebutuhan akan lebih banyak kementerian harus dibuktikan dengan pertimbangan yang matang dan didukung data yang jelas, dibandingkan dengan kondisi negara-negara lain yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang lebih besar, namun mampu mempertahankan struktur kementerian yang lebih ramping.

Dengan demikian dari perbandingan tersebut di atas, bahwa tidak ada alasan rasional yang kuat dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk untuk menambah jumlah kementerian di Indonesia. Rencana pembentukan big government atau "kabinet gede" lebih tampaknya didorong oleh alasan politik ketimbang kebutuhan administratif.

Beberapa argumentasi sejumlah pengamat politik perlu dipertimbangkan bahwa, ada dua alasan politik utama di balik kebijakan ini, yakni, Pertama; Stabilitas pemerintahan melalui akomodasi politik. Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang stabil dengan merangkul semua partai politik, kecuali NasDem.