Pilgub NTT, Kemiskinan dan Masalah Migrasi Tenaga Kerja

Kondisi di atas yang senantiasa dihadirkan dalam setiap ajang pemilihan Gubernur di NTT. Setiap wajah baru yang mewarnai kontestasi pilkada NTT selalu menjadi tumpuan lahirnya pemimpin pembawa perubahan nyata untuk membebaskan daerah ini dari kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Hadirnya tiga pasangan calon yang akan berlaga dalam Pigub 2024, yakni Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto (nomor urut 1), Emanuel Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma (nomor urut 2), dan Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (nomor urut 3), diharapkan dapat lahirnya pemimpin baru yang mampu membawa perubahan nyata bagi provinsi ini.

Bahwasannya ketiga pasangan calon yang akan bertarung di kontestasi ini memiliki tantangan besar dalam menyusun program-program yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan perubahan fundamental bagi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan masalah migrasi tenaga kerja.

Pendekatan pembangunan yang holistik dalam penanggulangan kemiskinan, dengan mengusung kebijakan daerah yang berorientasi pada keadilan sosial dengan memperjuangkan redistribusi kepemilikan lahan serta penyediaan akses modal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha di sektor-sektor potensial.

Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan menjadi kunci utama untuk mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global tanpa harus menjadi buruh migran ilegal.

Program pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pengembangan keterampilan lokal bisa menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pekerjaan di luar negeri.

Selain itu optimalisasi potensi ekonomi lokal yang belum tergali, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang mampu menciptakan kesempatan ekonomi di dalam negeri dan mencegah arus migrasi yang tidak terkendali.

Menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran, baik yang sudah berangkat maupun yang akan bekerja di luar negeri, dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga perekrutan tenaga kerja dan meningkatkan koordinasi dengan negara-negara tujuan untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi pekerja migran asal NTT. Bahwa migrasi tenaga kerja bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan hak asasi manusia. 

Demikian sejumlah pekerjaan rumah yang tak tuntas-tuntas dari pemimpin sebelumnya. Meski Pilkada selalu menjadi medan pertarungan kuasa, calon-calon pemimpin baru yang kali ini bertarung di Pilgub NTT harus membawa perubahan nyata bagi 5,6 juta jiwa penduduk. Semoga.