Model kebijakan yang menekankan daya saing tenaga kerja bagi Gen Z Â adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, agar bonus demografi yang dieluk-elukan tidak menjadi masalah pembangunan di kemudian hari.Â
Selain juga diiringi dengan memperkuat kerjasama anatar negara, perusahaan dan industri  internasional dengan program dan kebijakan mutualisme yang saling menguntungakan dalam hubungan industrial dan mobilitas global untuk menfasilitsi pekerja luar negeri.
Sementara itu, untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri berdasarkan survei Korn Ferry bahwa, Indonesia akan kekurangan tenaga kerja ahli hampir 18 juta orang pada 2030 (Kompas.id, 2 Mei 2019).
Pada saat debat cawapres 2024 putaran pertama, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka, pernah mengungkapkan bahwa, Indonesia harus bersiap diri menuju Indonesia emas.Â
Gibran menekankan bahwa Indonesia harus dilengkapi dengan talenta-talenta yang memiliki keterampilan masa depan. Ia menegaskan bahwa hilirisasi digital akan terus digenjot untuk mempersiapkan anak-anak muda yang ahli dalam berbagai bidang teknologi.Â
Dari pernyataan sang Capres terpilih tersebut, jelas bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan tren dan kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, untuk menyiapkan bakat dan telenta dari generasi Z, pemerintah perlu melakukan berbagai lompatan-lompatan spetakuler.Â
Selain di bidang teknologi sebagaimana obsesi sang Wakil Presiden terpilih, bidang pertanian dan UMKM yang memainkan peran kunci dalam struktur sosial dan ekonomi negara, perlu dioptimalkan untuk mengatasi tantangan kekurangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, jika nalar kerja governance (tatakelola) pemerintah masih normatif tanpa terobosan yang substantif, maka keresahan dan kegalauan Gen Z akan akan terus berlanjut dalam sejarah republik.