Kudatuli 1996, Dinamika Kekuasaan dan Intervensi Politik di Indonesia

Kudatuli 1996: Dinamika Kekuasaan dan Intervensi Politik di Indonesia

Peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996, sering dikenal sebagai Sabtu Kelabu, adalah salah satu momen kelam dalam sejarah politik Indonesia. 

Kejadian ini merupakan hasil dari konflik internal di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang melibatkan dua kubu utama, yakni kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi. 

Kudatuli tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada situasi politik nasional dan internasional Indonesia.

Baca juga: Strategi dan Hegemoni Elit Menuju Pilkada 2024: Dinamika Politik dan Kesadaran Masyarakat

Pada Munas 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI, sebuah langkah yang dipandang positif untuk legitimasi partai. 

Namun, kepemimpinan Megawati mulai dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. 

Megawati, sebagai putri Proklamator RI Soekarno, memiliki karisma dan dukungan yang luas dari masyarakat, yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas kekuasaan Soeharto.

Baca juga: Dari Wantimpres ke DPA, Memperkuat Demokrasi atau Oligarki?

Upaya pemerintah untuk meredam kekuatan Megawati terlihat jelas pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Medan pada 22 Juni 1996. 

Kongres ini bertujuan menggantikan Megawati dengan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. KLB tersebut bukan hanya masalah internal PDI, tetapi juga melibatkan intervensi pemerintah yang ingin melemahkan posisi Megawati.

Baca juga: Visi dan Misi Politik, Prioritas Hak dan Kesejahteraan Anak di Indonesia

Setelah KLB, PDI terpecah menjadi dua kubu: kubu Megawati dan kubu Soerjadi. Kedua kubu ini saling mengklaim legitimasi kepemimpinan partai, yang menimbulkan ketegangan dan konflik di dalam PDI. 

Pemerintah Orde Baru secara terang-terangan mendukung kubu Soerjadi, sementara pendukung Megawati merasa terpinggirkan dan marah.

Puncak Konflik: Kudatuli 1996